Jakarta, balienews.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam mengatur distribusi elpiji subsidi sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan subsidi yang telah dialokasikan. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa konsumsi elpiji 3 Kg selama tujuh tahun terakhir telah merangkak naik mencapai 8,0 juta metrik ton pada tahun 2023, melebihi kouta elpiji subsidi yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu 8,05 juta metrik ton.
Trend peningkatan konsumsi ini, sayangnya tidak mencapai sasaran utama yang ditentukan oleh pemerintah. Pola distribusi yang terbuka membuat komoditas bersubsidi ini mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Elpiji bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro-kecil, nelayan, dan petani.
Selama tahun 2023, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp95,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 Kg. Mengantisipasi dampak dari tren konsumsi yang terus meningkat, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp113,3 triliun untuk kedua subsidi tersebut di tahun 2024. “Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif.
Pemerintah saat ini telah melakukan pembenahan distribusi dengan mengubah aturan distribusi elpiji subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat. Sejak 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 Kg, dengan status data yang dapat diperiksa melalui Nomor Induk Penduduk (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, menjelaskan bahwa penyesuaian data konsumen elpiji 3 Kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) telah dimulai sejak 1 Maret 2023. Sebanyak 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi sekitar 31,5 juta NIK. Konsumen yang belum terdata dapat melakukan pendaftaran on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.
Dalam rangka menjaga distribusi yang efisien, pemerintah juga mengusulkan agar pengecer dapat diangkat menjadi subpenyalur dengan aturan jarak tertentu antara setiap pangkalan. Hal ini diharapkan dapat menghindari pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer yang dapat mengakibatkan pengurangan hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan.
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk pembenahan distribusi, tantangan seperti pencatatan manual melalui logbook dan keterlibatan pengecer masih menjadi fokus perhatian. Oleh karena itu, pemerintah memperpanjang tenggat waktu pendataan hingga akhir Mei 2024. Mustika Pertiwi, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, menekankan pentingnya evaluasi progres untuk mencegah terjadinya kelangkaan di lapangan.
Pemerintah juga melibatkan PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan sosialisasi di berbagai daerah dan memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan. Software sederhana pada telepon selular (HP) akan dibekali kepada petugas untuk mendata pembeli elpiji. Pemerintah berharap agar Pertamina dapat turut mengawal kebijakan ini hingga ke konsumen akhir.
Melihat tingginya permintaan elpiji di masyarakat yang berdampak pada besaran impor elpiji, pemerintah merespons dengan membangun pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa Tengah. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi impor elpiji. Arifin Tasrif menyebutkan bahwa impor elpiji Indonesia mencapai 5-6 juta MT. Dengan pembangunan infrastruktur gas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan harga gas yang lebih terjangkau.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan jargas kota. Sebanyak 16,14 billion british thermal unit per day (BBUTD) gas bumi domestik disalurkan pada tahun 2023, dengan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Sektor industri menjadi konsumen terbesar gas bumi domestik, mencapai 40,5% dari total realisasi.
Pemerintah berfokus pada pembangunan jargas rumah tangga dengan target tersambung sebanyak 2,5 juta rumah tangga. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi yang diusulkan untuk mempercepat pengembangan jargas. Dengan skema ini, pemerintah akan menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas. Meskipun terdapat tantangan seperti waktu lelang yang lebih panjang dan pembenahan regulasi, pemerintah berharap skema ini dapat memberikan manfaat besar dalam memenuhi target pembangunan jargas.
Dalam upaya menekan devisa dan mempercepat transisi energi, pemerintah juga sedang mempertimbangkan strategi untuk menarik penggunaan elpiji 3 Kg secara bertahap dari wilayah yang sudah tersambung jargas. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyatakan bahwa penggunaan jargas dianggap sebagai solusi substitusi elpiji untuk energi rumah tangga yang lebih efisien.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat mencapai distribusi elpiji subsidi yang lebih efektif, memastikan bahwa subsidi tepat sasaran, dan mendukung keberlanjutan energi di Indonesia. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi negara. (BEM/r)
