Balienews.com, – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (BTN), dan BP Tapera meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Sebanyak 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada guru di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan total KPR mencapai Rp3,4 triliun. Peluncuran ditandai dengan akad kredit serentak untuk 300 debitur pada Selasa (25/3) secara hybrid.
Lokasi dan Sasaran Program
Melansir dari laman Antara, program ini menyasar guru PNS, P3K, honorer, dan swasta yang memenuhi kriteria:
- Belum memiliki rumah.
- Penghasilan maksimal Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).
- Masa kerja minimal 2 tahun, terutama di jenjang SD, SMP, dan SMA.
Program ini menyediakan rumah bagi guru yang tersebar di delapan wilayah strategis di Indonesia, meliputi Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Penyebaran lokasi ini dirancang untuk menjangkau tenaga pendidik di berbagai daerah sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Skema Pembiayaan dan Fasilitas
Program ini menawarkan fasilitas KPR subsidi dengan berbagai kemudahan, termasuk:
- Bunga tetap 5% selama masa tenor
- Uang muka terjangkau hanya 1% dari harga rumah
- Masa pembiayaan hingga 20 tahun
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta
Skema ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi tenaga pendidik dalam memiliki rumah layak huni.
Dukungan Lintas Sektor
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi sesuai arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan program ini bukti komitmen pemerintah meningkatkan kualitas hidup guru, mengingat 438.816 guru di Indonesia masih belum memiliki rumah.
BPS berperan dalam verifikasi data melalui padanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara BTN telah menyalurkan 22.768 unit rumah untuk guru sejak 2021.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, “Ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memastikan guru memiliki rumah layak huni.” (BEM)
