Tabanan, Balienews.com – Sebanyak 60 desa di Kabupaten Tabanan kini resmi menyandang status Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) berkelanjutan. Jumlah ini setara dengan 45,11 persen dari total 133 desa yang telah ditetapkan sebagai Kampung KB. Peningkatan signifikan tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu dua bulan, dari Juni hingga Agustus 2025.
Lonjakan Status Kampung KB di Tabanan
Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP KB) Tabanan menunjukkan, per 30 Juni 2025, jumlah Kampung KB berkelanjutan baru 34 desa (25,56 persen). Angka itu naik menjadi 40 desa (30,08 persen) pada 22 Juli, lalu melonjak hingga 60 desa (45,11 persen) per 22 Agustus 2025.
Kampung KB sendiri diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.
Perubahan Kualifikasi Kampung KB
Seiring peningkatan desa berstatus berkelanjutan, jumlah desa dengan kualifikasi dasar menurun tajam dari 48 desa (36,09 persen) pada Juni menjadi hanya 13 desa (9,77 persen) pada Agustus.
Sementara itu, desa dengan kualifikasi berkembang relatif stabil di kisaran 33 persen. Adapun desa yang masuk kategori mandiri meningkat dari 7 desa (5,26 persen) menjadi 23 desa (17,29 persen) dalam periode yang sama.
Makna Kampung KB Berkelanjutan
Kepala Dinas PP KB Tabanan, Ni Wayan Mariyati, menjelaskan bahwa status berkelanjutan menandakan Kampung KB sudah paripurna baik dari sisi perangkat maupun aktivitas.
“Kampung KB berkelanjutan bukan hanya menjadi pusat penguatan program KB, tetapi juga wadah untuk mempromosikan berbagai program lintas sektor di desa,” ujarnya.
Menurut Mariyati, sejak 2024 Pemkab Tabanan gencar melakukan pembinaan dan edukasi agar Kampung KB tidak berhenti pada penyuluhan keluarga berencana semata.
“Ending dari Kampung KB adalah menjadikannya pusat kegiatan desa yang menyentuh berbagai aspek pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.
Mendorong Pembangunan Desa Berbasis Keluarga
Dengan target seluruh desa di Tabanan menjadi Kampung KB, pemerintah daerah berharap program ini dapat berfungsi penuh sebagai motor penggerak pembangunan desa berbasis keluarga. (BEM)
