Denpasar, Balienews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama empat pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran senilai Rp 56,3 miliar untuk pengembangan dan operasional transportasi publik Trans Metro Dewata pada tahun 2026.
Alokasi anggaran ini bertujuan meningkatkan layanan dan mengatasi rendahnya tingkat okupansi bus yang masih di bawah standar.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam konferensi pers di Denpasar pada Kamis (4/9/2025).
Koster menegaskan bahwa pembiayaan proyek ini bersifat kolektif, tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemprov.
Pembagian Anggaran Bersama
Pembiayaan sebesar Rp 56,3 miliar tersebut akan ditanggung bersama oleh Pemprov Bali dan empat wilayah administrasi. Pemprov Bali menyediakan dana sebesar 30% atau setara dengan Rp 16,9 miliar.
Sisanya sebesar 70% atau Rp 39,4 miliar dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Rinciannya adalah Kabupaten Badung Rp 16,6 miliar, Kota Denpasar Rp 15,8 miliar, Kabupaten Gianyar Rp 5,3 miliar, dan Kabupaten Tabanan Rp 1,6 miliar.
Pembagian porsi anggaran ini disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsi layanan Trans Metro Dewata yang melintasi masing-masing wilayah.
Payung Hukum untuk APBD 2026
Kesepakatan pembiayaan bersama ini telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh semua pihak.
Penandatanganan ini dilakukan untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
“Penandatanganan kerja sama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya,” ujar Gubernur Koster.
Evaluasi Tingkat Okupansi yang Masih Rendah
Meski anggaran telah dialokasikan, Koster menegaskan bahwa realisasinya masih menunggu hasil evaluasi dari tim terkait.
Evaluasi ini menyoroti tingkat okupansi (keterisian penumpang) Trans Metro Dewata yang masih rendah, yakni hanya mencapai 37%.
Angka ini masih jauh di bawah kriteria standar Bank Dunia, yaitu 50-60%. “Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” tambah Koster.
Tantangan Edukasi dan Infrastruktur
Gubernur juga menyampaikan sejumlah tantangan besar dalam mengembangkan transportasi publik di Bali.
Tantangan utama adalah mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah, apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Operasional Trans Metro Dewata pada 2025 direncanakan berjalan dari April hingga Desember. Dengan adanya anggaran ini, diharapkan pada 2026 layanan dapat beroperasi secara penuh selama setahun. (BEM)
