Tabanan, Balienews.com – DPRD Kabupaten Tabanan mendorong pemerintah daerah memberikan insentif bebas pajak bagi lahan pertanian produktif mulai 2026. Usulan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, sebagai langkah melindungi petani dari beban ekonomi sekaligus menjaga Tabanan tetap menjadi lumbung beras Bali.
DPRD Dorong Keberpihakan pada Petani
Arnawa menegaskan, pembebasan pajak merupakan bentuk apresiasi nyata kepada petani yang telah berkontribusi besar menjaga ketahanan pangan daerah. Menurutnya, insentif ini tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi juga strategi menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
“Petani kita sudah berjuang keras mempertahankan sawah di tengah gempuran pembangunan. Sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi nyata,” kata Arnawa, Senin (15/9/2025).
Meringankan Beban dan Menjaga Semangat Bertani
Kebijakan bebas pajak diyakini dapat meringankan beban petani sekaligus meningkatkan motivasi mereka untuk tetap bertahan di sektor pertanian. Arnawa menambahkan, langkah ini akan menjaga gairah bertani dan mengurangi potensi konversi lahan ke sektor non-pertanian.
“Kita ingin agar petani tidak hanya disebut pahlawan pangan, tetapi benar-benar merasakan dukungan nyata pemerintah,” ujarnya.
Pertanian Tabanan Masih Dominan
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, luas baku sawah di daerah ini mencapai 19.381 hektare. Dari Januari hingga Agustus 2025, total produksi beras menembus 83.000 ton. Angka ini menjadikan Tabanan sebagai penopang utama kebutuhan beras di Bali.
Karena itu, usulan pembebasan pajak lahan pertanian produktif dinilai penting untuk menjaga kedaulatan pangan serta melindungi petani dari tekanan ekonomi yang semakin berat. (BEM)
