BerandaBeritaDaerahSerikat Pekerja Desak UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp 4,55 Juta

Serikat Pekerja Desak UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp 4,55 Juta

Denpasar, Balienews.com – Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali bersama mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp 4.559.886 sesuai rekomendasi mayoritas Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026), untuk memperjuangkan upah yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja.

Dalam aksi tersebut, massa meminta Gubernur Bali Wayan Koster mempertimbangkan hasil pemungutan suara Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebagai dasar penetapan UMP tahun depan.

Pekerja Soroti Kebutuhan Hidup Layak

Massa aksi menilai penetapan UMP Bali 2027 perlu memperhatikan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp 5,6 juta.

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan pekerja akhirnya diterima Gubernur Bali Wayan Koster untuk berdialog. Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu membahas tuntutan pekerja terkait besaran upah minimum tahun 2027.

Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, menegaskan pihaknya meminta gubernur mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali berdasarkan hasil voting.

“Kita meminta dengan tegas agar penetapan UMP Bali 2027 mengacu kepada hasil voting Dewan Pengupahan yang telah disampaikan,” ujarnya.

Ia menyebut hasil voting tersebut merekomendasikan kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp 4.559.886.

Gubernur Bali Pertimbangkan Berbagai Aspek

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penetapan UMP tidak bisa hanya mempertimbangkan aspirasi pekerja. Pemerintah juga harus memperhatikan formula pengupahan, standar kebutuhan hidup layak, serta keberlangsungan dunia usaha.

Menurut Koster, Dewan Pengupahan Provinsi Bali telah memberikan empat alternatif besaran UMP 2027, yakni Rp 3,5 juta, Rp 3,8 juta, Rp 4,5 juta, dan Rp 5,6 juta yang mengacu pada standar KHL.

Koster mengatakan pemerintah perlu mencari titik temu antara kepentingan pekerja yang menginginkan upah lebih tinggi dan pengusaha yang berharap biaya operasional tetap terkendali.

Ia mengungkapkan sebelumnya telah mengkaji dan mengusulkan angka tengah sebesar Rp 4,2 juta. Namun, usulan tersebut ditolak oleh perwakilan pekerja dalam dialog tersebut.

“Pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Maka itu harus dikompromikan,” kata Koster.

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di Bali.

Keputusan UMP Bali 2027 Masih Dinantikan

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan segera menetapkan besaran UMP 2027 dengan mempertimbangkan aspirasi pekerja, rekomendasi Dewan Pengupahan, serta kemampuan dunia usaha.

Keputusan gubernur mengenai UMP tersebut menjadi perhatian kalangan pekerja karena akan menjadi acuan upah minimum di Bali pada tahun mendatang. (BEM)

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

PILIHAN EDITOR

KOMENTAR TERKINI