Denpasar, Balienews.com – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat darurat dengan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5/2025). Rapat ini dilakukan menanggapi keluhan masyarakat dan pelaku UMKM terkait dominasi warga negara asing (WNA) di sektor pariwisata yang mengancam usaha lokal.
“Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster dalam rapat tersebut. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan regulasi usaha pariwisata.
Penyalahgunaan Sistem OSS oleh WNA
Koster menyoroti maraknya praktik usaha ilegal WNA yang memanfaatkan celah sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, sistem ini justru memudahkan investor asing menguasai sektor strategis, termasuk penyewaan kendaraan dan homestay skala mikro.
“Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkapnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Mengkhawatirkan
Gubernur memperingatkan, dominasi WNA berisiko memperparah ketimpangan ekonomi dan degradasi sektor pariwisata Bali. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kemunduran serius dalam lima tahun ke depan.
“Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan,” tegas Koster.
Langkah Konkret Pemerintah
Sebagai tindak lanjut, Koster membentuk tim khusus untuk audit perizinan pariwisata dan menyiapkan regulasi baru yang lebih ketat. Langkah awal meliputi:
-
Penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata sebagai dasar operasi gabungan Satpol PP dan Polda Bali.
-
Kebijakan wajib bagi agen perjalanan untuk bergabung dengan asosiasi lokal.
-
Verifikasi faktual untuk menghapus perusahaan “hantu” yang hanya terdaftar di OSS tanpa operasional nyata.
Dukungan dari Pelaku Usaha Lokal
Kebijakan ini disambut positif oleh UMKM Bali. Seorang pelaku usaha transportasi wisata (yang enggan disebut namanya) menyatakan, “Kalau dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Rakyatnya cuma jadi penonton di rumah sendiri.” (BEM)
