Yogyakarta, Balienews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).
Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui edukasi publik, peluncuran program strategis, dan penguatan integritas tata kelola.
Penguatan Sinergi Nasional Melawan Korupsi
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja kolektif dan berkelanjutan.
“Acara ini adalah forum nasional, guna memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, serta meluncurkan program strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menjangkau pusat hingga daerah—birokrasi hingga masyarakat,” jelas Setyo.
Ia menekankan pentingnya nilai integritas, kedisiplinan, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga konsistensi pemberantasan korupsi.
Peluncuran Indeks Integritas Nasional dan Edukasi Publik
Pada puncak HAKORDIA 2025, KPK menghadirkan berbagai kegiatan edukatif seperti dialog integritas, pameran program antikorupsi, pelayanan masyarakat, dan pertunjukan budaya yang melibatkan komunitas lokal.
Momentum ini juga dimanfaatkan KPK untuk meluncurkan Indeks Integritas Nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang mencatat skor 72,32, meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun 2024.
Penguatan Kapasitas Penyuluh Antikorupsi
Sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat, KPK merilis pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
Pembaruan ini mendorong penyuluh untuk menguasai literasi digital, memanfaatkan teknologi komunikasi, dan memperluas kolaborasi pemberdayaan masyarakat.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Gerakan Antikorupsi
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan bahwa penyelenggaraan HAKORDIA di Yogyakarta menjadi momentum penting bagi masyarakat.
“Ini merupakan kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Kehadiran lintas pemerintah di Yogyakarta, memperkuat pesan moral dalam tonggak penegakan integritas masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi untuk Penggerak Antikorupsi
KPK memberikan penghargaan kepada penyuluh dan ahli integritas dari lima daerah, yaitu: Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta, atas komitmen dalam pendidikan antikorupsi.
Kategori aparat penegak hukum (APH) juga menerima apresiasi atas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan nilai integritas, yakni: Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah berprestasi turut mendapat penghargaan atas tata kelola yang transparan dan akuntabel, yakni: Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bogor, dan Pemkab Kebumen.
Rangkaian Kegiatan di Seluruh Yogyakarta
Rangkaian HAKORDIA 2025 berlangsung sejak 6 Desember di sejumlah titik strategis seperti Kepatihan Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Pasar Kangen Antikorupsi (Teras Malioboro 1), dan beberapa perguruan tinggi.
KPK berharap semangat sinergi dari penyelenggaraan HAKORDIA mampu memperkuat ekosistem integritas nasional dan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Mari kita jadikan HAKORDIA 2025 di Yogyakarta, bukan sebagai akhir sebuah rangkaian acara, tapi babak baru perjuangan kita melawan korupsi,” pungkas Setyo. (BEM)
