Balienews.com – Kabupaten Buleleng, Bali, menghadapi krisis kekurangan guru sebanyak 1.056 orang di berbagai jenjang pendidikan, dengan tekanan paling berat di tingkat sekolah dasar (SD). Kondisi ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, Kamis (12/2/2026) di Buleleng.
Tingginya angka pensiun dalam beberapa tahun terakhir tanpa diimbangi rekrutmen baru menjadi penyebab utama kekurangan tenaga pendidik tersebut.
Krisis guru di Buleleng ini dinilai menjadi alarm serius bagi keberlangsungan mutu pendidikan, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.
Tingginya Pensiun Picu Lonjakan Kebutuhan Guru
Surya Bharata menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan formasi guru ke pemerintah pusat. Namun hingga kini, hasil konsultasi terkait pembukaan formasi dan regulasi rekrutmen belum dirilis.
“Tahun ini karena memang ada kebutuhan, tentu kami sudah berupaya mengusulkan formasi. Hasil konsultasi kemarin memang belum dirilis seperti apa, tetapi kebutuhan daerah sudah kami sampaikan dan pusat juga sudah memetakan kondisi tersebut,” ujarnya.
Dari total kekurangan 1.056 guru, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Mereka tetap diberi kesempatan mengajar sambil menunggu kepastian kebijakan pusat.
Honorer Tunggu Kepastian Pengangkatan PPPK
Kekosongan formasi ini berdampak pada distribusi beban kerja guru dan memunculkan ketidakpastian bagi ratusan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pembelajaran di sekolah negeri.
Terkait peluang pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Disdikpora Buleleng mengaku belum dapat memastikan. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
Relokasi dan Penyesuaian Kelas Jadi Solusi Sementara
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Bupati Buleleng juga mengambil kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan.
“Guru-guru yang berlebih di suatu tempat diberikan kesempatan untuk direlokasi dan ditugaskan di sekolah yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain relokasi, Disdikpora menerapkan penyesuaian fase pembelajaran. Di sekolah dengan jumlah siswa relatif sedikit, satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Formasi 2026 Diajukan, Tunggu Keputusan Pusat
Pemerintah daerah menegaskan kebutuhan 1.056 guru tetap akan diajukan dalam usulan formasi tahun ini. Namun, jumlah formasi yang disetujui masih menunggu keputusan pemerintah pusat, dengan pengawalan administrasi dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Buleleng.
“Mudah-mudahan tahun ini ada rekrutmen dan kebutuhan guru di Buleleng bisa menjadi prioritas,” harapnya.
Krisis guru di Buleleng menjadi pengingat pentingnya percepatan kebijakan rekrutmen tenaga pendidik demi menjaga kualitas pendidikan generasi muda. (BEM)
