Jakarta, Balienews.com – Yassierli menargetkan Program Magang Nasional 2026 menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan di Jakarta, Rabu (25/2/2026), sebagai langkah pemerataan kesempatan kerja bagi lulusan muda di luar Pulau Jawa.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memperkuat ekosistem magang di daerah dengan pemetaan sektor unggulan dan perluasan mitra industri.
Pemerataan Magang Nasional di Luar Jawa
Menaker Yassierli mengungkapkan, berdasarkan data platform MagangHub, pelaksanaan magang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Dari data MagangHub, memang masih banyak penumpukan magang di Jawa. Kita ingin agar ini tersebar jadi ada di tiap provinsi,” ujarnya.
Pemerintah ingin memastikan lulusan muda di berbagai daerah memiliki akses setara terhadap program magang nasional, sehingga peluang kerja tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Strategi: Pemetaan Sektor Unggulan Tiap Provinsi
Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Kemnaker menyiapkan sejumlah strategi, antara lain:
- Menetapkan target realistis per provinsi berbasis sektor unggulan dan kapasitas industri daerah.
- Memperbanyak mitra aktif, baik perusahaan maupun instansi pemerintah.
- Menyiapkan mentor kompeten dan rencana pembelajaran terstruktur.
Menurut Yassierli, pemerataan bukan sekadar membagi angka peserta, tetapi memastikan kualitas pelaksanaan tetap terjaga di setiap daerah.
MagangHub: Seleksi Lebih Adil dan Kompetitif
Dalam proses pemilihan tempat magang, peserta tetap bebas memilih perusahaan melalui platform MagangHub. Namun, pemerintah akan mengoptimalkan visibilitas perusahaan di luar Jawa agar lebih mudah ditemukan dan diminati.
Menaker menegaskan bahwa perusahaan yang ingin terlibat dalam Program Magang Nasional harus menunjukkan komitmen nyata, antara lain dengan menyediakan program pembelajaran yang terstruktur, fasilitas pendukung yang memadai, serta pembimbing atau mentor yang siap membina dan mendampingi peserta selama proses magang berlangsung.
“Ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas agar dipilih peserta,” kata Yassierli.
Uang Saku Mengacu UMP/UMK 2026
Terkait hak peserta, Menaker menyampaikan bahwa pembayaran uang saku mengacu pada hasil verifikasi logbook kegiatan. Untuk Februari 2026, besaran uang saku mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi (UMK/UMP) 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi peserta magang nasional.
Dorong Kesempatan Kerja Lebih Merata
Dengan perluasan Program Magang Nasional ke seluruh provinsi, pemerintah berharap tercipta pemerataan akses kerja dan peningkatan kompetensi lulusan muda.
Masyarakat dapat memantau informasi resmi melalui kanal Kementerian Ketenagakerjaan dan platform MagangHub. Program ini diharapkan menjadi jembatan efektif menuju dunia kerja profesional. (BEM)
