Denpasar, Balienews.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui kehadiran Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos bersama Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Rakor ini digelar untuk mempercepat implementasi Government Technology di Bali guna memastikan penyaluran bansos lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan dihadiri jajaran Forkopimda Bali, para bupati/wali kota se-Bali, serta pemangku kepentingan terkait.
Percepatan Government Technology di Bali
Kegiatan yang terlaksana melalui kerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional ini menjadi langkah strategis dalam memperluas digitalisasi layanan publik, khususnya sektor bantuan sosial.
Agenda rapat meliputi pengantar strategis dan penegasan output pertemuan, pemaparan arah kebijakan nasional, serta presentasi pilot project yang disampaikan oleh komite dan koordinator wilayah sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi digitalisasi bantuan sosial.
Langkah ini diharapkan mempercepat integrasi sistem data penerima manfaat dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos di seluruh Bali.
Belajar dari Banyuwangi
Forum juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengenai praktik digitalisasi bansos di daerahnya.
Pengalaman tersebut mencakup tantangan implementasi, solusi teknis, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Studi kasus ini menjadi referensi penting bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem serupa.
Komitmen Tabanan: Bansos Tepat Sasaran
Bagi Pemkab Tabanan, rakor ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas pemerintah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Wabup Dirga menegaskan, digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terukur,” tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Tabanan optimistis digitalisasi bansos mampu meningkatkan akurasi data penerima, mempercepat proses penyaluran, serta memperkuat akuntabilitas program.
Menuju Pelayanan Publik Modern dan Inklusif
Transformasi digital di sektor bansos diharapkan menjadi fondasi menuju pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Bali, khususnya Kabupaten Tabanan.
Masyarakat diharapkan turut mendukung pembaruan sistem ini dengan memastikan data kependudukan dan administrasi tetap akurat dan mutakhir. (BEM/r)
