Jakarta, Balienews.com – Pemerintah menghentikan sementara 1.789 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena pelanggaran aturan dan belum terpenuhinya standar operasional. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kualitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ribuan Dapur MBG Belum Penuhi Standar
Zulkifli Hasan mengungkapkan, dari total pengawasan yang dilakukan, sebanyak 2.162 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan sanksi administratif.
“Yang disuspend 1.789, SP1 sebanyak 368, dan SP2 ada 5. Totalnya 2.162 dan masih terus bergerak,” ujarnya.
Ia menilai banyak dapur MBG belum tertib, terutama terkait kelengkapan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Program MBG Tetap Berjalan Luas
Meski ada penghentian sementara, program MBG tetap berjalan secara luas. Saat ini tercatat sebanyak 26.066 unit SPPG aktif melayani 61.680.043 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Namun, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi di lapangan.
Masalah SLHS dan Perizinan Jadi Kendala
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa banyak dapur belum mengantongi SLHS meskipun sudah mengajukan permohonan.
“Walaupun dapurnya bagus, kalau SLHS belum keluar dalam waktu satu bulan, tetap kita suspend dulu,” jelasnya.
Fasilitas Limbah dan IPAL Belum Memadai
Selain perizinan, masalah lain yang ditemukan adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah dapur MBG.
Pemerintah pun menghentikan sementara operasional dapur tersebut hingga fasilitas terpenuhi.
“Kita suspend mungkin satu hingga dua minggu, tergantung kecepatan pembangunan IPAL,” tambah Dadan.
Pelanggaran Menu Picu Sorotan Publik
Tak hanya soal fasilitas, pemerintah juga menemukan 62 dapur yang melanggar ketentuan menu makanan. Kasus ini sempat viral di media sosial dan memicu perhatian publik.
“Itu yang membuat ramai di media sosial. Kita hentikan sementara agar mereka memperbaiki diri,” tegasnya.
Evaluasi Berkelanjutan dan Ancaman Penutupan
Pemerintah menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara. Namun, dapur yang tidak melakukan perbaikan berisiko ditutup permanen.
“Kalau tidak diperbaiki, ya kita tutup,” kata Zulkifli Hasan.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan demi memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan keselamatan. (BEM)
