Jakarta, Balienews.com.com – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini berlaku untuk instansi pusat dan daerah, bertujuan meningkatkan efisiensi mobilitas serta menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, serta menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional.
Kebijakan WFH ASN dan Imbauan untuk Swasta
WFH diberlakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap Jumat, untuk seluruh ASN di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa.
Pengaturan bagi swasta akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor usaha.
Sektor yang Dikecualikan dari WFH
Tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Pemerintah menetapkan sejumlah sektor yang tetap bekerja seperti biasa, antara lain:
- Layanan publik: kesehatan, keamanan, kebersihan
- Sektor strategis: industri, energi, air
- Sektor kebutuhan dasar: bahan pokok, makanan dan minuman
- Sektor ekonomi: perdagangan, transportasi, logistik, keuangan
Kebijakan ini memastikan layanan publik dan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal.
Pendidikan Tetap Tatap Muka
Untuk sektor pendidikan, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka (luring):
- SD hingga SMA/sederajat: tetap 5 hari sekolah tanpa pembatasan
- Perguruan tinggi: semester 4 ke atas menyesuaikan kebijakan kementerian terkait
Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga tetap berjalan normal.
Pembatasan Kendaraan Dinas dan Perjalanan
Sebagai bagian dari efisiensi mobilitas, pemerintah juga menetapkan kebijakan tambahan:
- Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50%
- Perjalanan dinas dalam negeri ditekan hingga 50%
- Perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70%
Untuk pemerintah daerah, juga ada imbauan memperluas pelaksanaan car free day, sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Potensi Penghematan BBM dan APBN
Kebijakan WFH ini diproyeksikan membawa dampak signifikan terhadap efisiensi energi dan anggaran negara:
- Penghematan APBN dari kompensasi BBM: Rp6,2 triliun
- Potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat: hingga Rp59 triliun
Langkah ini menjadi bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang sedang didorong pemerintah.
Dorong Budaya Kerja Fleksibel dan Efisien
Pemerintah berharap kebijakan WFH setiap Jumat dapat mendorong budaya kerja yang lebih fleksibel, produktif, sekaligus ramah lingkungan.
Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk menyesuaikan aktivitas kerja dengan kebijakan ini guna mendukung efisiensi energi nasional. (BEM)
