Jakarta, Balienews.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperketat proses verifikasi penerima rumah subsidi dengan sistem digital yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah hanya diterima masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang benar-benar memenuhi syarat, seperti belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, proses verifikasi kini dilakukan melalui aplikasi TAPERA Mobile, pengembangan dari Sikasep, yang terhubung dengan perbankan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Heru, sistem tersebut memungkinkan pengecekan identitas, penghasilan, hingga status kepemilikan rumah secara lebih akurat sehingga potensi penyalahgunaan bantuan dapat ditekan.
Verifikasi Diperkuat dengan Face Scan 360 Derajat
BP Tapera juga menambahkan teknologi face scan 360 derajat pada aplikasi TAPERA Mobile sebagai lapisan keamanan tambahan.
Teknologi ini digunakan untuk memverifikasi identitas calon debitur sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Heru menegaskan, digitalisasi verifikasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Rumah Subsidi Bukan Rumah Gratis
Heru juga meluruskan anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa rumah subsidi merupakan rumah gratis dari pemerintah.
Ia menjelaskan, program rumah subsidi merupakan fasilitas pembiayaan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membantu MBR memiliki rumah dengan cicilan yang lebih terjangkau.
Menurutnya, skema kredit dipilih agar penerima memiliki tanggung jawab terhadap rumah yang dimiliki. Jika rumah diberikan secara cuma-cuma, dikhawatirkan muncul berbagai persoalan, mulai dari tingginya permintaan yang sulit dikendalikan hingga potensi penyalahgunaan.
Heru juga mengingatkan bahwa rumah subsidi tidak hanya tersedia di wilayah tertentu. Saat ini, program tersebut telah hadir di sekitar 34 provinsi sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan lokasi sesuai kebutuhan.
Kuota FLPP Naik Menjadi 350.000 Unit
Kabar baik lainnya, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui FLPP dari 250.000 unit menjadi 350.000 unit.
Penambahan kuota ini diharapkan memberi kesempatan lebih besar bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh KPR subsidi.
Heru mengatakan, apabila kuota tersebut terserap optimal, pemerintah berpeluang kembali menambah alokasi rumah subsidi. Selain memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR, peningkatan penyaluran FLPP juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.
Program rumah subsidi menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat yang berminat disarankan memahami persyaratan dan mekanisme pengajuan agar proses pengajuan KPR subsidi berjalan lancar. (BEM)
