Tabanan, Balienews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan menggelar Pelatihan Kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola informasi dan komunikasi publik agar lebih profesional, informatif, dan berintegritas.
Pelatihan mengusung tema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif dan Berintegritas” dengan semangat sinergi pers dan pemerintah untuk menghadirkan informasi publik yang berkualitas.
Bupati Tabanan Tekankan Pentingnya Informasi yang Mudah Dipahami
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE., MM., saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kemampuan aparatur menyampaikan informasi pemerintah secara jelas, benar, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurut Sanjaya, fungsi humas pemerintah tidak sebatas menyampaikan kegiatan, tetapi memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kehumasan pemerintah bukan hanya bagaimana menyampaikan kegiatan, tetapi bagaimana memastikan apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami masyarakat,” ujar Sanjaya.
Ia juga menilai perkembangan teknologi dan media digital membuat perangkat daerah harus semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik.
“Jangan sampai pemerintah memiliki banyak program dan kegiatan, tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaatnya,” katanya.
Pers dan Media Sosial Memiliki Karakter Berbeda
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali, I Gusti Made Bang (IGMB) Dwikora Putra, dalam materinya membahas perbedaan media pers dan media sosial.
Dwikora menjelaskan bahwa kedua kanal tersebut memiliki karakter, mekanisme, audiens, dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memahami ruang kerja pers sekaligus mampu mengelola informasi melalui media sosial secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan profesional antara pemerintah dan pers yang dibangun melalui keterbukaan, komunikasi, dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing.
“Pemerintah membutuhkan pers untuk memperluas informasi kepada publik, sementara pers membutuhkan akses informasi yang terbuka dan akurat,” ujarnya.
Aparatur Didorong Mampu Menulis Berita
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, Arief Wibisono, memberikan materi mengenai latihan menulis berita.
Ia mendorong aparatur kehumasan agar tidak sekadar memindahkan informasi kegiatan ke dalam tulisan, tetapi mampu memilih fakta, menentukan sudut pandang, dan menyusun informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Arief, informasi pemerintahan akan lebih mudah diterima apabila menggunakan bahasa sederhana, faktual, dan tidak terlalu birokratis.
“Humas harus mampu menerjemahkan bahasa birokrasi menjadi bahasa publik tanpa kehilangan substansi dan akurasi informasi,” terangnya.
Humas OPD Bukan Sekadar Dokumentasi
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, menyampaikan materi mengenai fungsi kehumasan pemerintah.
Winiantara menegaskan bahwa humas OPD bukan hanya bertugas mendokumentasikan atau mempublikasikan kegiatan. Humas memiliki peran sebagai penghubung antara pekerjaan pemerintah dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Humas OPD bukan sekadar tukang foto, membuat berita atau mengunggah kegiatan. Humas harus menjadi penghubung antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang perlu diketahui masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut sampai, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, sinergi antara PPID, humas OPD, media massa, dan kanal komunikasi digital pemerintah perlu diperkuat agar informasi yang disampaikan terkelola, terverifikasi, dan mudah dipahami.
Perkuat Sinergi Pers dan Pemerintah
Pelatihan PWI Tabanan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pers dan pemerintah dalam membangun pengelolaan informasi publik yang lebih baik.
Materi kegiatan meliputi perbedaan media pers dan media sosial, latihan menulis berita, serta fungsi kehumasan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
Melalui pelatihan ini, kapasitas humas pada setiap perangkat daerah diharapkan semakin kuat sehingga komunikasi pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara profesional, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
“Informasi pemerintah bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dipahami dan dimanfaatkan masyarakat,” tegas Winiantara. (BEM/r)
