Jakarta, Balienews.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang masyarakat selama 18 tahun terhadap regulasi perampasan aset hasil tindak pidana.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.
Penantian 18 Tahun dan Proses Legislasi
Habiburokhman menyebut pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting setelah melalui proses panjang. RUU tersebut sebelumnya telah dibahas dan disepakati dalam pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR.
Ia mengatakan pembahasan intensif telah dilakukan Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal.
Menurutnya, Dasco telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU
Habiburokhman mengklaim proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan partisipasi publik yang bermakna.
Komisi III DPR disebut telah menyelenggarakan 87 kegiatan berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kegiatan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja anggota Dewan. Dokumentasi proses pembahasan disebut diunggah melalui situs resmi DPR, kanal YouTube DPR, dan TV Parlemen.
Draf UU Belum Ditemukan di Situs DPR
Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, draf terbaru UU Perampasan Aset belum dapat diakses melalui situs resmi DPR RI, dpr.go.id, berdasarkan penelusuran pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Habiburokhman menyampaikan bahwa dokumen rancangan undang-undang akan diunggah ke laman resmi DPR agar dapat diakses masyarakat.
“Dan draf diunggah di laman DPR,” kata Habiburokhman dalam pidatonya di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II DPR.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Publik kini menantikan ketersediaan naskah resmi undang-undang tersebut serta tindak lanjut penerapannya. (BEM)




