Denpasar, Balienews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Permintaan ini disampaikan pada Rabu (26/11) di Denpasar, menyusul semakin terbatasnya lahan produktif di Bali yang memicu alih fungsi lahan pertanian.
Krisis Lahan Picu Dorongan Transmigrasi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa luas lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) Bali kini berada di bawah 87 persen dari total lahan baku sawah (LBS). Kondisi tersebut membuat Bali kian rentan kehilangan lahan pertanian produktif.
“Jadi Pak Gubernur, kita siap-siap Pak Gubernur, warga Bali juga harus ada yang disiapkan untuk transmigrasi lagi,” kata Nusron dalam keterangannya di Denpasar.
Ia menegaskan, tanpa langkah tegas, tekanan investasi terutama di sektor pariwisata akan membuat masyarakat lokal khususnya petani kehilangan pekerjaan dan berpotensi masuk dalam lingkaran kemiskinan.
Pemerintah Tekan Ketimpangan Pemanfaatan Lahan
Menurut Nusron, transmigrasi kembali menjadi opsi strategis untuk mengurangi tekanan kebutuhan lahan di Bali dan wilayah padat penduduk lainnya.
“Di Bali kalau tanahnya sudah tidak ada, ya mau tidak mau harus transmigrasi seperti dulu. Sekarang Pak Presiden secara ketat mewajibkan semua pengusaha pemegang HGU memiliki plasma (petani),” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini banyak perusahaan berdalih tak bisa menyediakan plasma karena tak ada masyarakat lokal di sekitar konsesi.
“Dulu para pengusaha berdalih, katanya plasmanya tidak bisa, karena tidak ada masyarakat sekitar, karena ini di tengah Kalimantan sana, di tengah Papua sana,” sambung Nusron.
Sasar Merauke hingga Pulau Buru untuk Lahan Garapan
Pemerintah pusat kini mendorong perpindahan penduduk dari daerah padat seperti Jawa dan Bali ke wilayah yang masih memiliki cadangan lahan luas. Salah satu yang disorot adalah Merauke, Papua Selatan, di mana pemerintah menargetkan pemanfaatan 2,4 juta hektare lahan untuk digarap masyarakat.
Selain Merauke, pemerintah juga menyiapkan lahan di Pulau Buru, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Total hampir 3 juta hektare sawah baru ditargetkan dibuka dalam lima tahun ke depan.
“Program transmigrasi dihidupkan lagi dengan dikasih garapan pertanian di luar Jawa yang lebih menjanjikan, sehingga bisa mengatasi peta kemiskinan ekstrem desil satu dan desil dua di dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional,” jelas Nusron.
Redistribusi Tanah untuk Ciptakan Pemerataan
Nusron optimistis program transmigrasi dan pembukaan lahan baru akan mendorong keadilan penguasaan tanah.
Ia menegaskan bahwa redistribusi tanah yang lebih merata akan menjamin masyarakat memiliki kesempatan setara dalam mengakses lahan produktif. (BEM)
