Tabanan, Balienews.com – Persoalan pengelolaan sampah dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan menjadi fokus utama dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025. Sorotan ini disampaikan Komisi II DPRD Tabanan dalam rapat kerja internal yang digelar Rabu (25/3), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi ini dilakukan oleh Komisi II DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua Komisi II, I Wayan Lara, dengan menitikberatkan pada sektor lingkungan hidup dan infrastruktur. Dua sektor tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Sampah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dalam pembahasan, Komisi II menilai pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan masih membutuhkan perhatian serius. Permasalahan tidak hanya terletak pada teknis pengolahan, tetapi juga pada ketersediaan lahan dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Ketua Komisi II, I Wayan Lara, menegaskan bahwa isu sampah tetap menjadi prioritas utama yang harus segera dituntaskan secara komprehensif.
“Fokus kami tetap pada sampah dan jalan. Ini yang menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Upaya penanganan sampah dinilai harus melibatkan strategi jangka panjang agar tidak menjadi beban berkelanjutan di masa depan.
Kondisi Jalan 80 Persen Baik, Tapi Perlu Perawatan
Di sisi lain, sektor infrastruktur jalan menunjukkan capaian positif. Data tahun 2025 mencatat sekitar 80 persen kondisi jalan di Kabupaten Tabanan berada dalam kategori baik.
Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan fisik yang telah berjalan. Namun, Komisi II mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas tersebut melalui pemeliharaan yang konsisten.
Keterbatasan anggaran untuk perbaikan menjadi salah satu kendala yang disoroti. Meskipun anggaran tetap tersedia, jumlahnya dinilai relatif kecil karena sebagian besar jalan sudah dalam kondisi baik.
“Bukan tidak ada anggaran, tetap ada. Hanya saja relatif kecil karena sebagian besar jalan sudah bagus. Tinggal beberapa titik yang perlu penanganan,” jelas Lara.
DPRD Kawal Prioritas Anggaran
Komisi II DPRD Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan penganggaran, terutama dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan infrastruktur.
Langkah ini penting agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari, khususnya pada ruas jalan yang belum tertangani secara optimal.
Pembahasan teknis terkait strategi penanganan dan alokasi anggaran akan dilanjutkan dalam rapat kerja berikutnya. DPRD berharap hasil evaluasi LKPJ ini mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. (BEM)
