Denpasar, Balienews.com – Realisasi anggaran kebencanaan di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 mencapai sekitar Rp4,28 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp2,33 miliar. Kenaikan dipicu tingginya intensitas bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, dan angin kencang dalam tiga bulan terakhir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menjelaskan bahwa dana tersebut disalurkan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Cuaca Ekstrem Dominasi Penggunaan Anggaran
Sebagian besar anggaran digunakan untuk menangani dampak cuaca ekstrem yang merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih.
“Pola kejadian relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun terdapat peningkatan intensitas dan dampak di beberapa wilayah,” ujar Gede Teja, Senin (13/4).
Meski demikian, kondisi kebencanaan di Bali secara umum masih terkendali. BPBD memastikan penanganan dilakukan cepat dan terukur melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan berkelanjutan.
Fokus Bergeser ke Ancaman Kekeringan
Memasuki masa peralihan menuju musim kemarau, BPBD Bali mulai mengalihkan fokus mitigasi dari bencana hidrometeorologi ke potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih.
Langkah antisipasi dilakukan melalui pemantauan harian, penguatan pencegahan di wilayah rawan, serta kesiapan respons cepat saat bencana terjadi.
Wilayah Rawan Kekeringan Masih Berulang
Berdasarkan data tiga tahun terakhir, wilayah Bali Utara dan Timur seperti Buleleng, Karangasem, Jembrana, dan sebagian Bangli menjadi daerah paling rentan kekeringan.
Buleleng tercatat sebagai wilayah yang paling konsisten terdampak. Pada 2023, sebanyak 28 desa mengalami krisis air bersih, turun menjadi 7 desa pada 2024, lalu meningkat lagi menjadi 24 desa pada 2025.
Secara keseluruhan, sedikitnya 113 banjar di Bali pernah mengalami krisis air bersih, termasuk di Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, hingga Jembrana.
Distribusi Air Jadi Persoalan Utama
Selama ini, penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki sebagai solusi cepat. Namun, langkah ini dinilai belum menyentuh akar masalah.
BPBD mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama dinas PUPR dan PDAM untuk memperbaiki sistem distribusi dan infrastruktur air secara menyeluruh.
“Kalau infrastrukturnya tidak berubah, kejadian ini akan terus berulang setiap tahun,” tegas Gede Teja.
Ancaman Karhutla Mulai Meningkat
Selain kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat seiring mengeringnya vegetasi. Insiden kebakaran di kawasan Pura Agung Besakih menjadi peringatan dini atas risiko musim kemarau.
BPBD Bali telah menyiapkan lima unit truk tangki untuk mendukung distribusi air bersih. Namun, hingga kini belum ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan kekeringan karena masih mengandalkan dana darurat.
El Nino Perpanjang Kemarau 2026
Dengan proyeksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena El Nino, Bali menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan air bersih.
Tanpa pembenahan sistem distribusi dan infrastruktur yang menyeluruh, kekeringan berpotensi menjadi siklus krisis tahunan yang semakin kompleks.
Pemerintah daerah diharapkan segera memperkuat infrastruktur air bersih dan strategi mitigasi jangka panjang agar dampak kekeringan dan bencana lainnya dapat ditekan. Masyarakat juga diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air sejak dini. (BEM)
