Denpasar, balienews.com – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memasuki tahap uji coba aplikasi pembayaran pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang diberi nama “Love Bali.” Dengan target selesai pada akhir Januari, aplikasi ini diharapkan akan mempermudah proses pembayaran pungutan sebesar Rp150 ribu atau sekitar 10 dolar AS, yang akan diberlakukan mulai 14 Februari 2024.
Pemayun menjelaskan, “Kami saat ini memang masih terus melakukan uji coba aplikasi, memang sekarang aplikasinya masih berisi informasi saja, nanti akhir Januari selesai. Uji coba terus ini digencet sampai Rabu, mudah-mudahan bisa kami lihat kelemahan-kelemahannya.”
Aplikasi Love Bali, yang telah dirancang oleh Diskominfo Bali, saat ini masih dalam tahap pengujian dengan kondisi-kondisi tertentu. Meskipun belum dapat dikatakan sepenuhnya sempurna, Dispar Bali belum melihat adanya kendala dalam proses pembayaran pungutan selama pengujian.
“Tidak ada kondisi eror atau sistem yang padat yang terlihat selama pengujian. Kalau down server, kan nanti ada backup. Makanya kita memperluas kerja sama dengan layanan jaringan, jadi kalau ini down masih ada itu (cadangan),” tambah Pemayun.
Pada 14 Februari mendatang, Pemerintah Provinsi Bali akan menerapkan pungutan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung, dan wisman diharapkan dapat melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali sesuai instruksi dari aplikasi Love Bali. Proses pembayaran juga dapat dilakukan saat tiba di bandara atau di hotel tempat menginap, namun Dispar Bali berharap agar proses ini dapat dilakukan sejak sebelum kedatangan wisatawan di Bali.
Penting untuk dicatat bahwa wisatawan yang datang melalui jalur laut pintu Pelabuhan Benoa tidak perlu mengakses aplikasi secara mandiri. Dispar Bali telah bersepakat dengan agen kapal besar untuk melakukan pengumpulan data sekaligus, dengan pengawasan langsung oleh petugas menggunakan aplikasi Love Bali.
Tjok Pemayun menekankan bahwa metode pembayaran ini akan menjadi lebih transparan, dengan laporan rutin yang memungkinkan masyarakat untuk melihat dampak pengumpulan dana. “Pengumpulan dana tahun ini kita sampaikan tahun berikutnya, apakah sesuai dengan perintah pimpinan, apakah pemanfaatannya untuk sampah dulu atau penguatan budaya. Melalui program-program ini, kami menjunjung tinggi prinsip transparansi. Makanya kami tidak inginkan pembayaran menggunakan tunai,” tutupnya. (BEM/r)
