Balienews.com – Hari Mangrove Sedunia 2026 diperingati dengan aksi penanaman lebih dari 1 juta bibit mangrove secara serentak di 162 titik pada 37 provinsi di Indonesia, Minggu (26/7/2026). Kegiatan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ini melibatkan lebih dari 25.000 peserta dan mencakup area seluas 364,11 hektare sebagai upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim.
Mangrove Jadi Benteng Alami Pesisir Indonesia
Peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun ini menjadi salah satu aksi lingkungan terbesar yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Selain KLH/BPLH, kegiatan ini didukung Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah sebagai bagian dari gerakan nasional menjaga kawasan pesisir.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar vegetasi pesisir, melainkan benteng alami yang melindungi daratan dari abrasi, menyerap karbon, menjadi habitat berbagai satwa, serta menopang kehidupan masyarakat pesisir.
Menurutnya, menjaga mangrove berarti menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus masa depan generasi Indonesia.
Indonesia Memiliki Seperempat Mangrove Dunia
Indonesia memiliki lebih dari 3,45 juta hektare kawasan mangrove berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025. Luasan tersebut mewakili sekitar 20–25 persen dari total ekosistem mangrove dunia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tanggung jawab terbesar dalam menjaga kelestariannya.
Namun, kawasan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari alih fungsi lahan, pencemaran, hingga eksploitasi yang tidak terkendali.
Pemerintah Perkuat Perlindungan dan Rehabilitasi
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Selain itu, KLH/BPLH juga menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026–2055 sebagai pedoman pengelolaan jangka panjang.
Melalui pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM), pemerintah berupaya menyeimbangkan fungsi konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan. Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) juga terus dikembangkan untuk mendorong masyarakat mengelola mangrove melalui kegiatan seperti ekowisata dan produk berbasis mangrove yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau.
Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Kunci
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen meningkatkan rehabilitasi terhadap sekitar 2,73 juta hektare mangrove yang berada di kawasan hutan. Upaya tersebut turut melibatkan masyarakat melalui program Kebun Bibit Rakyat Mangrove.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan aspek ekologi dan ekonomi biru. Salah satu program yang disiapkan ialah revitalisasi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, termasuk restorasi mangrove.
Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan
Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 menjadi pengingat bahwa pelestarian mangrove membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha. Dengan menjaga ekosistem pesisir sejak sekarang, Indonesia tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim dan menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir.
Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui aksi sederhana, seperti mengikuti kegiatan penanaman mangrove atau mendukung program konservasi di wilayah masing-masing. (BEM)
