Jakarta, Balienews.com — Pemerintah mempertajam sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat program tersebut. Langkah ini diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan anggaran negara lebih tepat sasaran, termasuk mempercepat layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ibu Hamil hingga Balita Jadi Prioritas MBG
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penajaman sasaran dilakukan agar MBG lebih dahulu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8).
Menurut Zulhas, evaluasi program tidak hanya berkaitan dengan perbaikan tata kelola. Pemerintah ingin memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling mendesak.
Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi perhatian utama karena pemenuhan gizi sejak dini berkaitan erat dengan upaya mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
352 SPPG Dipercepat di Wilayah 3T
Selain mempertajam sasaran penerima, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
SPPG tersebut tersebar di delapan provinsi yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Percepatan ini ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan MBG hingga ke wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Pemerintah juga menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa SPPG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan MBG di daerah terpencil.
Papua, NTT, dan Maluku Jadi Perhatian
Zulhas menegaskan percepatan SPPG di daerah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di wilayah tersebut sebagian besar telah diselesaikan.
Pemerintah menargetkan proses percepatan tersebut dapat dituntaskan dalam pekan ini, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku,” ujar Zulhas.
“Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” tambahnya.
BGN Gunakan Pendekatan Berbasis Data
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah 3T sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan pendekatan berbasis data agar program dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, serta daerah-daerah terpencil lainnya.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (6/8).
MBG Didorong Lebih Tepat Sasaran
Penajaman penerima manfaat dan percepatan SPPG di daerah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan memprioritaskan kelompok rentan serta wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi, pemerintah berharap manfaat MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata sekaligus mendukung upaya perbaikan gizi dan penurunan stunting.
Perkembangan pelaksanaan MBG di berbagai daerah akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (BEM)
