Tabanan, Balienews.com – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menegaskan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan harus dilakukan secara terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9/2026).
Kemiskinan Bersifat Multidimensional
Dalam arahannya, Sanjaya mengatakan kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Persoalan tersebut juga menyangkut pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja, dan akses terhadap perekonomian.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta pelestarian adat, agama, seni, dan budaya.
Sanjaya menargetkan pembangunan tersebut bermuara pada tiga indikator kesejahteraan masyarakat, yakni masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera.
“Dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan, masyarakat semakin cerdas, sehat, dan sejahtera, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.
Desa Presisi Jadi Basis Data
Pemkab Tabanan menjadikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai landasan untuk menjalankan program secara terpadu, terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.
Sanjaya juga menekankan pentingnya program Desa Presisi sebagai basis data pembangunan. Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar perencanaan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
22.415 Individu Masuk Desil 1
Sanjaya mengingatkan keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya diukur melalui angka statistik. Di balik data tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, tercatat 6.943 keluarga atau 22.415 individu berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan.
Untuk menangani kondisi tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan pada tiga langkah utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.
TJSP Didorong Jadi Investasi Sosial
Bupati Sanjaya juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Ia berharap TJSP tidak berhenti pada kegiatan amal atau pemberian donasi, tetapi berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, program pemerintah dan TJSP harus saling melengkapi. Rakor TKPK juga diharapkan menghasilkan kesepakatan serta tindak lanjut nyata, bukan sekadar forum penyampaian laporan.
Sanjaya meminta seluruh perangkat daerah menghindari program yang berjalan secara sektoral agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Diikuti Sekitar 150 Peserta
Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani mengatakan rakor diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
Rakor digelar untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP, serta meningkatkan ketepatan sasaran program berbasis data dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
RPKD sendiri menjadi dokumen strategis yang memuat profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi sasaran penanggulangan kemiskinan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Tabanan yang meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Ke depan, sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan. (BEM/Pro)
