Tabanan, Balienews.com – Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menghadiri Konsultasi Publik (KP) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan Selemadeg Timur dan Pupuan I, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Tabanan, tersebut membahas arah penataan ruang dan pembangunan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Wabup Dirga dalam kegiatan tersebut mewakili Bupati Tabanan. Forum ini juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah, unsur legislatif, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah perencanaan.
RDTR Jadi Instrumen Strategis Penataan Wilayah
Dalam sambutan Bupati Tabanan yang dibacakannya, I Made Dirga menegaskan bahwa penyusunan RDTR memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan arahan pemanfaatan ruang.
Menurutnya, RDTR menjadi instrumen penting untuk mengendalikan pembangunan kawasan agar berjalan sesuai peruntukan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Ia menekankan bahwa perencanaan tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, aspek daya dukung lingkungan juga harus menjadi perhatian agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Perhatikan Adat dan Kesucian Kawasan
Wabup Dirga juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan kebijakan penataan ruang dengan adat istiadat dan nilai-nilai kesucian kawasan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Tabanan.
Dengan demikian, penyusunan RDTR tidak hanya berorientasi pada pengembangan fisik wilayah, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan kearifan lokal.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengarahkan pembangunan di Kecamatan Selemadeg Timur dan Pupuan agar tetap sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Kegiatan konsultasi publik dan FGD tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah C, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.
Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Tabanan, perwakilan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, Camat Pupuan, Camat Selemadeg Timur, para perbekel dan bendesa adat di wilayah perencanaan.
Unsur masyarakat yang terlibat meliputi pekaseh, kelian subak, kelompok tani, kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, akademisi, tenaga ahli, tim teknis, dan tim konsultan.
Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RDTR dan KLHS agar perencanaan tata ruang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta kondisi nyata di lapangan.
Melalui konsultasi publik dan diskusi ini, penyusunan RDTR Selemadeg Timur dan Pupuan diharapkan dapat menghasilkan arah pembangunan yang tertata, berwawasan lingkungan, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tabanan. (BEM/Pro)
