Tabanan, Balienews.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Rabu (11/11/2026). Rakor tersebut digelar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Kegiatan ini dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, jajaran penanggung jawab wilayah KPK, Ketua DPRD Tabanan, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya mengapresiasi inisiatif dan pendampingan KPK RI dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Sanjaya, perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan pada seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari percepatan visi pembangunan Tabanan menuju daerah yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM), sejalan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Dorong Digitalisasi dan Pelayanan Bebas Pungli
Sanjaya turut menekankan pentingnya transformasi pemerintahan digital, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan terbebas dari pungutan liar maupun praktik korupsi.
Selain digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas juga dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Pendampingan KPK Diharapkan Hasilkan Langkah Konkret
Sanjaya menilai pendampingan KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki peran strategis dalam pembinaan, pencegahan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Tabanan diharapkan memperoleh kesamaan persepsi dan rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola di setiap perangkat daerah.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti pembahasan secara serius, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah tindak lanjut yang konkret berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
Rakor ini diharapkan menjadi salah satu upaya mendorong pemerintahan Kabupaten Tabanan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (BEM/Pro)
