Tabanan, Balienews.com, – Paiketan Bendesa Adat se-Kecamatan Kerambitan secara tegas menolak keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) luar Bali yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan keajegan Pulau Bali. Mereka mengandalkan sinergi TNI, Polri, dan pecalang sebagai pilar utama keamanan berbasis kearifan lokal.
Penolakan ini disampaikan dalam pernyataan bersama pada Sabtu (10/5), menyusul kekhawatiran akan friksi sosial-budaya dan ketidakselarasan dengan filosofi Tri Hita Karana, konsep harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali.
Pecalang sebagai Ujung Tombak Keamanan Berbasis Adat
Menurut para bendesa adat, Bali telah memiliki sistem pengamanan mandiri melalui pecalang yang berada di bawah desa adat. Keunggulan pecalang terletak pada pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, adat, dan spiritual masyarakat.
“Pecalang bukan sekadar simbol, tapi ujung tombak keamanan berbasis adat. Mereka tahu siapa yang datang, apa tujuannya, dan bagaimana mengamankan wilayah tanpa melanggar kearifan lokal,” tegas Ketua Paiketan Bendesa Adat Kerambitan, I Dewa Made Maharjana.
Ajeg Bali: Jaga Harmoni, Tolak Intervensi Ormas Luar
Bendesa adat menegaskan Bali tidak memerlukan tambahan kekuatan dari ormas luar karena sistem sosial dan keamanan lokal telah teruji.
“Ajeg Bali bukan sekadar slogan. Ini tentang menjaga harmoni agama, adat istiadat, dan tatanan masyarakat. Untuk itu, mari percayakan pengamanan Bali pada kekuatan formal yang sah, yaitu TNI, Polri, dan pecalang sebagai mitra kulturalnya,” imbuh Maharjana.
Mereka mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersikap waspada terhadap provokasi eksternal yang dapat memecah belah, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan pecalang sebagai pilar utama keamanan berbasis kearifan lokal. Tak kalah penting, masyarakat didorong untuk terus melestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur yang menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat di Bali. (BEM)
