Tabanan, Balienews.com – Polemik di Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, mulai menemukan titik terang setelah seng-seng yang dipasang sebagai bentuk protes diturunkan pada Senin (5/1/2026).
Penurunan seng dilakukan atas inisiatif langsung Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menyusul dialog lanjutan dengan petani dan pelaku usaha pariwisata, sebagai upaya memulihkan kunjungan wisata yang sempat turun hingga 80 persen.
Langkah ini menjadi sinyal rekonsiliasi setelah konflik tata kelola kawasan sawah warisan dunia UNESCO Jatiluwih berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat lokal dan citra pariwisata Bali.
Dialog Petani dan Pelaku Usaha Jadi Kunci
Penurunan seng dilakukan usai Bupati Sanjaya kembali bertemu dengan para petani Jatiluwih, termasuk 13 pelaku usaha akomodasi pariwisata yang sebelumnya disegel oleh Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali karena dinilai melanggar kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurut Sanjaya, penyelesaian persoalan Jatiluwih tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Saya sampaikan dalam rapat Forkopimda, setiap persoalan harus dicarikan jalan tengah. Jangan hanya melihat hukum, tapi juga budaya, sosial, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Sanjaya.
Moratorium Jadi Opsi Perlindungan Ekonomi Warga
Sanjaya mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Pansus TRAP dan memperoleh lampu hijau terkait wacana moratorium.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi sementara untuk melindungi ekonomi warga Jatiluwih yang terpukul akibat konflik.
“Kalau kunjungan turun sampai 80 persen, pemerintah rugi, masyarakat juga rugi. Bahkan yang tidak tahu-menahu persoalan ikut terdampak dari sisi pekerjaan dan pendapatan,” tegasnya.
Moratorium tersebut tengah diformulasikan agar kawasan Jatiluwih tetap lestari sebagai warisan budaya dunia, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.
Sawah Tetap Daya Tarik Utama
Bupati Sanjaya juga mengingatkan agar tidak terjadi arogansi pemanfaatan lahan, khususnya pembangunan di tengah areal persawahan yang justru merusak daya tarik utama Jatiluwih.
“Kalau semua membangun di sawah, apa yang dilihat wisatawan? Sawah itu daya tarik utama. Makan dan minum wajar di kawasan penyangga, tapi jangan di tengah sawah,” katanya.
Manajemen DTW Sambut Positif, Fokus Pulihkan Citra
Manajer DTW Jatiluwih, Ketut Purna, menyambut positif penurunan seng tersebut. Ia memastikan manajemen akan segera menyampaikan informasi ini kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk ASITA Bali dan paguyuban pariwisata.
“Kami sampaikan bahwa seng sudah dibuka atas inisiatif Bupati Tabanan. Harapan kami, tidak ada lagi keributan karena dampaknya sangat besar terhadap kunjungan wisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemulihan citra pariwisata Jatiluwih tidak bisa instan. Penataan ulang paket wisata diperkirakan membutuhkan waktu hingga enam bulan, dengan target mulai berjalan pada 1 April mendatang.
Petani Setuju Seng Diturunkan
Sementara itu, salah satu petani Jatiluwih, I Nengah Darmika Yasa alias Pak Yogi, mengatakan penurunan seng dilakukan karena adanya wacana moratorium dari pemerintah yang memberi harapan baru bagi masyarakat.
Ia berharap komunikasi antara petani, pemerintah, dan pelaku pariwisata terus dijaga agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
Ajak Wisatawan Kembali ke Jatiluwih
Dengan dibukanya kembali akses dan meredanya polemik, Pemkab Tabanan mengajak wisatawan untuk kembali berkunjung ke Jatiluwih dan mendukung pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada petani lokal. (BEM)
