Balienews.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan TNI ke Gaza, Palestina, dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Pasukan tersebut akan bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) Gaza perdana di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Indonesia juga dipercaya sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) dalam struktur ISF.
“Mungkin tidak lama, 1–2 bulan lagi,” kata Prabowo kepada wartawan.
Indonesia Dipercaya Jadi Wakil Komandan ISF
Dalam forum internasional tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat kepercayaan sebagai Deputy Commander ISF.
“Mereka minta kita jadi deputy commander,” ujarnya.
Kepercayaan ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam misi stabilisasi Gaza, sekaligus memperkuat posisi diplomasi pertahanan Indonesia di forum global.
Tim Advance Disiapkan, Petakan Risiko di Gaza
Sebelum pengiriman penuh 8.000 prajurit TNI, pemerintah berencana mengirim tim advance dalam jumlah terbatas.
Tim ini bertugas memetakan wilayah, menganalisis risiko keamanan, serta menyiapkan skema operasional sebelum pasukan utama diterjunkan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan personel dan efektivitas misi stabilisasi.
KTT BoP Gaza di Washington
KTT Board of Peace perdana digelar di Donald J. Trump Institute of Peace, Washington DC. Dalam forum itu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di Gaza.
Selain Indonesia, sejumlah negara yang menyatakan akan mengirim pasukan ke ISF antara lain Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Kosovo.
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Global
Pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza menjadi salah satu langkah konkret Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian internasional.
Pemerintah menegaskan bahwa misi ini bersifat stabilisasi dan kemanusiaan, serta dilakukan dalam kerangka kerja sama multilateral.
Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan kebijakan luar negeri ini dan mendukung upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. (BEM)
