Balienews.com – Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan Selasa (12/5/2026) siang. Rupiah melemah 89 poin atau 0,51 persen menjadi Rp17.503 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS. Pelemahan ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang berdampak pada penguatan indeks dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan situasi di Timur Tengah masih memanas meski Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut konflik telah berakhir.
Ketegangan Selat Hormuz Tekan Rupiah
Menurut Ibrahim, ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Amerika Serikat menolak proposal perdamaian dari Iran. Situasi tersebut memicu serangan kecil antar kapal di kawasan jalur perdagangan minyak dunia itu.
Ia juga menyoroti keterlibatan Uni Emirat Arab yang disebut melakukan serangan terhadap kilang minyak di Pulau Lavan, Iran. Kondisi ini memperbesar kekhawatiran pasar global terhadap stabilitas pasokan energi dunia.
Konflik di Timur Tengah membuat indeks dolar AS menguat signifikan. Dampaknya, harga minyak mentah dunia, khususnya Brent crude oil, ikut melonjak dan memberi tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Mampu Dorong Rupiah
Di sisi domestik, Ibrahim menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen belum cukup kuat untuk menopang penguatan rupiah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi masih didorong konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, sementara investasi belum memberikan kontribusi besar terhadap penguatan fundamental ekonomi nasional.
Ia menambahkan, gejolak Timur Tengah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama karena ketergantungan terhadap impor energi dan sensitivitas pasar keuangan terhadap sentimen global.
Ancaman PHK dan Pekerja Informal
Selain tekanan eksternal, kondisi ketenagakerjaan dalam negeri juga dinilai menjadi sentimen negatif bagi pasar.
Selama Januari hingga April 2026, sekitar 40 ribu pekerja sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan elektronik mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ibrahim memprediksi jumlah PHK berpotensi meningkat dalam beberapa bulan mendatang.
Fenomena tingginya pekerja sektor informal juga menjadi perhatian. Saat ini, jumlah pekerja nonformal mencapai 87,74 juta orang atau lebih besar dibandingkan pekerja formal.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperlemah daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global yang masih berlanjut. (BEM)
