Denpasar, Balienews.com – Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan target pendataan 1,71 juta unit usaha dan keluarga. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menerjunkan 3.774 petugas yang melakukan pendataan secara door to door sejak 8 Juni 2026 untuk menghasilkan basis data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan data BPS, terdapat 647.337 unit usaha di seluruh Bali. Jumlah tersebut terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pendataan Berlangsung Hingga Akhir Agustus
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan seluruh petugas telah diterjunkan ke lapangan untuk mendata pelaku usaha dan kondisi ekonomi keluarga secara langsung selama dua bulan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan memperbarui data statistik, tetapi juga membangun basis data yang lebih lengkap sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Bali.
“Data yang dihasilkan harus mampu menjadi peta jalan pembangunan ekonomi Bali sekaligus memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha, kondisi ekonomi keluarga, potensi daerah, serta arah pembangunan yang ingin kita capai bersama,” ujar Agus saat kegiatan penguatan komitmen bersama di Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
UMK Tetap Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Bali
Data BPS menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil masih mendominasi struktur perekonomian Bali. Dari total 647.337 unit usaha, lebih dari 632 ribu di antaranya merupakan UMK yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain mendata seluruh unit usaha, Sensus Ekonomi 2026 juga memperbarui data ekonomi keluarga sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat.
Wayan Koster Minta Seluruh Daerah Dukung Sensus
Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan dan penganggaran.
Menurut Koster, seluruh pihak diharapkan memberikan informasi yang benar agar hasil sensus dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan anggaran, penyusunan program prioritas, hingga pengambilan keputusan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan memberikan data yang akurat dan benar, hasil sensus akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Koster juga menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan aktivitas usaha, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui data yang berkualitas, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor ekonomi yang perlu diperkuat, potensi baru yang layak dikembangkan, wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, hingga tantangan yang harus segera diselesaikan.
BPS RI: Jangan Ada Data yang Terlewat
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar melakukan pendataan secara teliti sehingga tidak ada usaha maupun keluarga yang terlewat. Akurasi data, menurutnya, menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif.
Informasi lebih lanjut mengenai Sensus Ekonomi 2026 dapat diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik di https://www.bps.go.id.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan data yang benar kepada petugas agar hasil sensus dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi Bali yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (BEM)
