Tabanan, Balienews.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan mempercepat implementasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai bagian dari Program Strategis Nasional melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring, Rabu (8/7/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dan diikuti seluruh perangkat daerah, camat, serta perbekel se-Tabanan guna memastikan pendataan penerima bantuan sosial berjalan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Fokus Percepatan Pendataan Bantuan Sosial
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Dr. I Gede Susila, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan Digitalisasi Perlindungan Sosial sangat bergantung pada kualitas data masyarakat penerima bantuan.
Pendataan berbasis digital diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi syarat.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Bali yang mendorong seluruh kabupaten/kota mengoptimalkan registrasi masyarakat melalui Agen Perlinsos maupun pendaftaran mandiri.
Provinsi Bali sendiri ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta layanan digital untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Tabanan Kerahkan 818 Agen Perlinsos
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membentuk 818 Agen Perlinsos yang bertugas membantu registrasi masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memperbarui data penerima bantuan sosial.
Berdasarkan Dashboard Perlinsos Kabupaten Tabanan per 8 Juli 2026, sebanyak 2.225 kepala keluarga telah mendaftar. Dari jumlah itu, 2.160 kepala keluarga atau sekitar 97,08 persen melakukan pendaftaran melalui Agen Perlinsos, menunjukkan peran penting para agen dalam mendampingi masyarakat.
Data BPNT dan PKH Masih Diverifikasi
Dari total pendaftar, tercatat 2.104 keluarga mengajukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebanyak 1.090 keluarga dinilai berpotensi layak menerima bantuan, 1.008 keluarga belum memenuhi kriteria, sementara enam data masih dalam proses verifikasi.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 1.978 pendaftar. Sebanyak 824 keluarga berpotensi memenuhi syarat, 1.148 keluarga belum memenuhi kriteria, dan enam data masih diverifikasi.
Sekda juga meminta seluruh camat, perbekel, perangkat desa, serta organisasi perangkat daerah terus mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat segera melakukan registrasi selama masa pelaksanaan pilot project.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Tabanan optimistis Digitalisasi Perlindungan Sosial mampu menghadirkan data yang valid dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. (BEM/r)
