Denpasar, Balienews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menyiapkan mekanisme pemberian insentif bagi anak ketiga dan keempat atau pemilik nama Nyoman dan Ketut yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan program Keluarga Berencana (KB) empat anak untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk lokal Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan mekanisme pemberian insentif masih dalam tahap pembahasan. Pernyataan itu disampaikannya seusai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat (25/9).
“Lagi disiapkan, mekanisme sedang dibahas jadi sabar dulu,” ujar Koster.
Insentif Masuk Anggaran Perubahan APBD 2026
Kebijakan tersebut mulai mendapat dukungan anggaran setelah DPRD Bali menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2026 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang APBD Bali 2026.
Melalui anggaran perubahan tersebut, insentif bagi Nyoman dan Ketut telah masuk dalam pos anggaran untuk sisa tahun 2026.
“Sudah, sudah masuk perubahan, tapi prioritas dulu yang dari keluarga miskin, untuk sementara untuk di anggaran perubahan SMA dulu,” kata Koster.
Prioritas untuk Keluarga Miskin
Pada tahap awal pelaksanaan KB empat anak, Pemprov Bali akan memprioritaskan siswa SMA/SMK bernama Nyoman dan Ketut yang berasal dari keluarga miskin.
Meski dimulai sebagai program percontohan, Koster memastikan penyalurannya nantinya akan dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Menurut Koster, jenjang SMA/SMK dipilih sebagai tahap awal karena pemerintah tidak mudah langsung menerapkan program kepada seluruh anak dalam waktu bersamaan.
Tak Hanya Berupa Bantuan Uang
Insentif dalam program tersebut tidak hanya dirancang dalam bentuk bantuan uang. Pemprov Bali menyiapkan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.
Karena itu, mekanisme pemberian bantuan masih terus dirancang agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai sasaran.
Populasi Ketut Disebut Tinggal 4,5 Persen
Program KB empat anak ini salah satunya dilatarbelakangi perlambatan pertumbuhan penduduk lokal Bali.
Data terakhir menyebutkan, warga dengan nama depan Ketut, yang merupakan simbol anak keempat dalam penamaan Hindu Bali, kini hanya sekitar 4,5 persen dari total penduduk Bali yang disebut mencapai 4,4 juta orang.
Pemprov Bali berharap kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya mempertahankan keberadaan penduduk lokal di tengah perubahan demografi.
Menunggu Proses di Kementerian Dalam Negeri
Koster mengatakan program insentif bagi Nyoman dan Ketut akan diluncurkan setelah Raperda Perubahan APBD Bali 2026 selesai menjalani proses di Kementerian Dalam Negeri.
Hingga proses tersebut selesai, pemerintah masih mematangkan mekanisme pelaksanaan dan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada penerima manfaat.
Masyarakat dapat mencermati perkembangan program ini, terutama terkait kriteria penerima, bentuk insentif, serta mekanisme penyalurannya setelah pemerintah menetapkan aturan pelaksanaannya. (BEM)
