Denpasar, Balienews.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar menghentikan sementara pemasangan secondary skin atau lapisan fasad di kawasan Penataan Pusat Kota, Jalan Gajah Mada, mulai Senin (16/11/2026). Keputusan ini diambil menyusul kritik masyarakat yang menilai pemasangan rangka besi tersebut berpotensi menghilangkan karakter sejarah kawasan heritage Gajah Mada.
Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek sekaligus menindaklanjuti masukan masyarakat.
“Kami menghentikan sementara pemasangan secondary skin di kawasan tersebut selama beberapa hari ke depan,” ungkap Gede Cipta, Senin (16/11/2026).
PUPR Lakukan Evaluasi Penataan Kawasan Heritage
Gede Cipta menjelaskan, penghentian sementara akan dimanfaatkan untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan hasil penataan tetap selaras dengan karakter kawasan bersejarah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Penataan pusat kota ini mencakup sejumlah kawasan, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Sumatera, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Thamrin.
Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi ruang persembahyangan dan aktivitas masyarakat dari berbagai etnis.
Selama proses evaluasi berlangsung, kontraktor akan mengalihkan pekerjaan ke bagian proyek lainnya agar target penyelesaian tetap tercapai.
PUPR juga memastikan konsultan, pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan tetap menjalankan tugas secara profesional.
Warga Kritik Pemasangan Secondary Skin Besi
Sebelumnya, pemasangan secondary skin di deretan bangunan klasik Jalan Gajah Mada mendapat sorotan dari masyarakat. Salah satunya datang dari dosen sekaligus warga Denpasar, Anak Agung Ngurah Bagus Kesuma Yudha.
Ia mempertanyakan konsep penataan yang dinilai justru menutupi karakter bangunan lama, khususnya lantai dua deretan ruko klasik di kawasan tersebut.
Menurut Yudha, bangunan Kota Tua Denpasar seharusnya tetap mempertahankan karakter aslinya melalui upaya pelestarian, bukan sekadar ditutupi lapisan besi.
“Dari dalam kendaraan, yang tampak kini hanya rangka besi, bukan lagi corak warna bangunan lama yang selama ini menjadi ciri khas Pecinan Gajah Mada,” ujarnya.
Yudha juga mengingatkan bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020.
Ia meminta pemerintah menjelaskan kajian penataan, rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, serta ruang evaluasi yang tersedia bagi masyarakat.
“Saya tidak anti-penataan kota. Tapi rapi tidak sama dengan lestari, dan heritage itu dijaga, bukan dibungkus,” tegasnya.
Wali Kota Pernah Libatkan Seniman dalam Perencanaan
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebelumnya telah menyampaikan rencana penataan wajah pusat kota dalam diskusi di Bhineka Djaya pada 4 Agustus 2026.
Saat itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah kota tengah mematangkan konsep penataan sejumlah kawasan strategis untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, menarik, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Penataan tersebut mencakup sejumlah titik penting, di antaranya kawasan Catur Muka, Lonceng, Patung Kuda, Simpang Puri Pemecutan, Simpang Thamrin, serta Kawasan Suci.
Mengingat kawasan-kawasan tersebut memiliki nilai sejarah dan karakter tersendiri, Jaya Negara menyebut perencanaannya membutuhkan kajian yang matang.
Pemkot Denpasar juga melibatkan sejumlah seniman, termasuk Putu Marmar Herayukti dan I Komang Gede Sentana Putra atau Kedux, untuk memberikan masukan terhadap konsep penataan.
Pelibatan seniman diharapkan membuat pembangunan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik, tetapi juga mampu mempertahankan identitas, karakter, dan estetika Kota Denpasar.
Evaluasi pemasangan secondary skin di Jalan Gajah Mada kini menjadi bagian penting dalam upaya mencari keseimbangan antara penataan wajah kota dan pelestarian kawasan bersejarah. (BEM)




