Denpasar, Balienews.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta manajemen Online Travel Agent (OTA) Airbnb untuk mencoret seluruh akomodasi ilegal dari platform mereka guna menertibkan usaha pariwisata di Bali.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pengelola Airbnb Asia Tenggara di Denpasar, Kamis (12/2), sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya dan taat pajak di Pulau Dewata.
Koster menegaskan, promosi vila dan jasa pariwisata yang tidak berizin serta tidak membayar pajak merugikan Bali. Karena itu, ia meminta Airbnb hanya menampilkan akomodasi yang telah memenuhi regulasi Pemerintah Provinsi Bali.
Tegas Soal Akomodasi Ilegal
Gubernur Koster menyatakan tidak akan mentolerir praktik usaha pariwisata ilegal yang merusak tata kelola sektor ini.
“Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari daftar platform digital Airbnb,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga kualitas pariwisata Bali tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaku usaha serta platform digital yang mendapat keuntungan dari sektor ini juga harus ikut menjaga ketertiban dan kontribusi pajak.
Wajib Berizin dan Bayar Pajak
Koster menekankan bahwa seluruh jasa pariwisata di Bali wajib memiliki izin resmi dan membayar pajak paling lambat akhir Maret, sesuai arahan kebijakan Kementerian Pariwisata.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan OTA untuk memfasilitasi pungutan wisatawan asing (PWA) melalui jaringan digital mereka.
“Terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum,” ujarnya.
Langkah ini diambil untuk mencegah menjamurnya vila maupun rumah yang difungsikan sebagai penginapan tanpa izin dan tanpa kewajiban pajak.
Jaga Bali Tetap Bersih dan Bermartabat
Gubernur Koster menegaskan bahwa penertiban ini bertujuan menjaga kelestarian alam dan budaya Bali.
Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja keras dengan biaya tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian budaya. Namun, jika ada pelaku usaha ilegal yang tidak berkontribusi, maka Bali akan mengalami kerugian.
“Kami bekerja keras menjaga alam dan budaya Bali. Jangan sampai ada yang mendapat keuntungan tetapi tidak berkontribusi,” katanya.
Airbnb Komit Taati Regulasi
Menanggapi permintaan tersebut, Public Policy Lead Airbnb South East Asia Shanta Arul menyatakan komitmen untuk menaati seluruh regulasi yang berlaku di Bali.
Airbnb juga mengajak mitra jasa pariwisata di platform mereka untuk patuh terhadap kewajiban perizinan dan pembayaran pajak sesuai aturan pemerintah daerah.
Penertiban akomodasi ilegal di Bali menjadi langkah penting untuk memastikan pariwisata berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Wisatawan dan pelaku usaha diharapkan ikut mendukung kebijakan ini demi menjaga Bali tetap berkualitas dan bermartabat. (BEM)
