Balienews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara (suspend). Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluasi untuk memastikan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi, Kamis (19/3), di Hambalang, Bogor.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Presiden menegaskan, evaluasi ini bertujuan agar program berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya anak-anak.
Evaluasi Ketat untuk Jaga Kualitas Program MBG
Menurut keterangan resmi pemerintah, lebih dari 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disuspend karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Prabowo menyatakan dirinya melakukan pengecekan langsung dengan memanggil jajaran terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), guna melakukan cross-check terhadap kondisi di lapangan.
“Ini bukan penghentian program, tapi bagian dari pembenahan total,” tegasnya.
Dapur Wajib Lulus Sertifikasi Kebersihan dan Keamanan
Pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain standar kebersihan dapur, keamanan bahan makanan, kualitas air yang digunakan, dan proses pengolahan makanan sesuai standar.
Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditangguhkan hingga melakukan perbaikan.
Pengawasan Lapangan dan Sidak Diperketat
Pengawasan dilakukan secara langsung melalui inspeksi mendadak (sidak). Presiden menyebut tim pengawas turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur mematuhi aturan.
Langkah tegas ini diambil untuk menjaga kualitas program yang dinilai strategis bagi masa depan generasi bangsa.
Masyarakat Dilibatkan dalam Pengawasan
Pemerintah juga membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.
Kepala sekolah, orang tua, hingga masyarakat umum diperbolehkan melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Transparansi dan keterlibatan publik sangat penting agar program berjalan bersih dan tepat sasaran,” ujar Prabowo.
Dorong Budaya Transparansi dan Perbaikan Berkelanjutan
Selain pengetatan standar, pemerintah juga mendorong perubahan budaya dalam pelaporan program. Presiden menegaskan pentingnya laporan yang jujur dan sesuai kondisi nyata.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan terus melakukan perbaikan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Evaluasi besar-besaran terhadap dapur MBG menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program. Masyarakat diharapkan aktif ikut mengawasi agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan. (BEM)
