Balienews.com – Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi, tetapi jumlah tersebut merupakan hasil proses pemekaran wilayah yang berlangsung sejak awal kemerdekaan. Sejak ditetapkan memiliki delapan provinsi pada 19 Agustus 1945, pemerintah terus melakukan pembentukan provinsi baru untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
Perubahan jumlah provinsi terjadi dalam beberapa periode penting, mulai dari era awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Berikut rangkumannya.
Awalnya Indonesia Hanya Memiliki 8 Provinsi
Dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945, Indonesia menetapkan delapan provinsi sebagai wilayah administratif pertama, yaitu:
- Sumatera
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan
- Sulawesi
- Sunda Kecil
- Maluku
Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemekaran Pertama Dimulai pada 1948
Pemekaran provinsi pertama terjadi pada 1948 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Saat itu Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu:
- Sumatera Utara
- Sumatera Tengah
- Sumatera Selatan
Langkah ini dilakukan agar pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi lebih efektif di wilayah yang sangat luas.
Perubahan Wilayah pada Era Orde Lama
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan mulai melakukan pemekaran wilayah secara bertahap.
Beberapa provinsi baru yang lahir pada periode 1950–1966 antara lain:
- DI Aceh
- DKI Jakarta
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Tengah
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Lampung
Pada periode ini pula, wilayah Irian Barat resmi bergabung ke Indonesia setelah penyerahan administrasi dari PBB.
Era Orde Baru Bertambah Menjadi 27 Provinsi
Selama pemerintahan Orde Baru (1966–1998), jumlah provinsi meningkat dari sekitar 24 menjadi 27 provinsi.
Penambahan tersebut meliputi:
- Bengkulu (1967)
- Irian Barat sebagai provinsi (1969)
- Timor Timur (1976)
Jumlah tersebut bertahan hingga berakhirnya masa Orde Baru.
Reformasi Melahirkan Banyak Provinsi Baru
Periode Reformasi menjadi masa pemekaran terbesar di Indonesia.
Setelah Timor Timur memisahkan diri pada 1999, pemerintah membentuk sejumlah provinsi baru, di antaranya:
- Maluku Utara
- Banten
- Kepulauan Bangka Belitung
- Gorontalo
- Papua Barat
- Kalimantan Utara
Kemudian pada 2022–2023, pemerintah kembali menambah empat provinsi baru di Papua, yaitu:
- Papua Selatan
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Barat Daya
Dengan penambahan tersebut, Indonesia kini memiliki total 38 provinsi.
Daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya
Pulau Sumatra
- Aceh — Banda Aceh
- Sumatra Utara — Medan
- Sumatra Barat — Padang
- Riau — Pekanbaru
- Kepulauan Riau — Tanjung Pinang
- Jambi — Jambi
- Sumatra Selatan — Palembang
- Bengkulu — Bengkulu
- Lampung — Bandar Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung — Pangkal Pinang
Pulau Jawa
- DKI Jakarta — Jakarta
- Banten — Serang
- Jawa Barat — Bandung
- Jawa Tengah — Semarang
- DI Yogyakarta — Yogyakarta
- Jawa Timur — Surabaya
Pulau Kalimantan
- Kalimantan Barat — Pontianak
- Kalimantan Tengah — Palangka Raya
- Kalimantan Selatan — Banjarbaru
- Kalimantan Timur — Samarinda
- Kalimantan Utara — Tanjung Selor
Bali dan Nusa Tenggara
- Bali — Denpasar
- Nusa Tenggara Barat — Mataram
- Nusa Tenggara Timur — Kupang
Pulau Sulawesi
- Sulawesi Utara — Manado
- Gorontalo — Gorontalo
- Sulawesi Tengah — Palu
- Sulawesi Barat — Mamuju
- Sulawesi Selatan — Makassar
- Sulawesi Tenggara — Kendari
Maluku dan Papua
- Maluku — Ambon
- Maluku Utara — Sofifi
- Papua — Jayapura
- Papua Barat — Manokwari
- Papua Selatan — Merauke
- Papua Tengah — Nabire
- Papua Pegunungan — Wamena
- Papua Barat Daya — Sorong
Mengapa Pemekaran Provinsi Dilakukan?
Pemekaran provinsi bertujuan untuk:
- memperpendek rentang kendali pemerintahan;
- meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- mempercepat pembangunan daerah;
- mengoptimalkan pengelolaan wilayah yang luas;
- mendorong pemerataan ekonomi.
Meski demikian, pembentukan provinsi baru juga mempertimbangkan kesiapan daerah, kemampuan fiskal, serta aspek sosial dan budaya. (BEM)
Referensi Mutawally, A. F. (2022). Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 6(1), 43-59.
