Badung, Balienews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengkaji pembangunan terowongan bawah tanah sepanjang 2,4 kilometer sebagai salah satu alternatif mengatasi kemacetan di jalur Gatsu Barat–Kerobokan–Canggu. Kajian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan konektivitas jalan tanpa membutuhkan pembebasan lahan permukaan secara besar-besaran.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, pembangunan infrastruktur bawah tanah menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji secara komprehensif, mengingat keterbatasan ruang di wilayah Badung.
“Pembangunan infrastruktur bawah tanah menjadi salah satu alternatif yang perlu kami kaji untuk meningkatkan kapasitas dan konektivitas tanpa melakukan intervensi lahan permukaan dalam skala besar,” ujar Adi Arnawa, Kamis (24/9).
Koridor Gatsu Barat-Canggu Jadi Perhatian
Adi Arnawa menjelaskan, koridor Gatsu Barat–Canggu mendapat perhatian khusus karena perkembangan permukiman, kegiatan ekonomi, dan pariwisata terus meningkatkan beban pada jaringan jalan permukaan.
Menurutnya, jalur strategis seperti Canggu perlu didukung infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas dalam jangka panjang.
“Kami ingin menghubungkan jalur-jalur strategis seperti Canggu dengan infrastruktur bawah tanah yang ke depan dapat diintegrasikan dengan moda transportasi modern,” katanya.
Konsep tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap kepadatan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Pemkab Badung Bahas Aspek Teknis dan Pembiayaan
Untuk mematangkan rencana tersebut, Pemkab Badung telah melakukan audiensi lanjutan bersama PT Pendar Cahaya Nusantara yang menjadi mitra Shanghai Tunnel Engineering Co. (Singapore) Pte Ltd (STECS).
Pembahasan mencakup sejumlah aspek, mulai dari teknis pembangunan, kapasitas terowongan, estimasi nilai investasi, skema pembiayaan, hingga tahapan implementasi.
Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi salah satu referensi dalam penyusunan roadmap dan studi kelayakan proyek.
Studi kelayakan akan menilai proyek dari berbagai aspek, termasuk teknis, ekonomi, finansial, lingkungan, kelembagaan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Keterbatasan Lahan Jadi Pertimbangan
Adi Arnawa mengatakan keterbatasan ruang di wilayah Badung membuat pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap tata ruang dan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Karena itu, konektivitas, kapasitas jaringan, keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat, hingga efisiensi pembiayaan harus diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan.
“Rencana ini harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan transportasi, bukan semata proyek konstruksi,” jelasnya.
Pemkab Tekankan Kehati-hatian
Pemkab Badung juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum proyek tersebut masuk ke tahapan berikutnya.
Selain aspek teknis dan biaya, pemerintah akan memperhatikan mekanisme pembiayaan serta ketentuan regulasi dan pengadaan.
“Kami mendorong perencanaan yang matang, baik dari sisi teknis, efisiensi biaya, pembiayaan maupun regulasi pengadaannya karena ini merupakan infrastruktur strategis, setiap tahapan harus dihitung secara komprehensif,” pungkas Adi Arnawa.
Rencana terowongan bawah tanah sepanjang 2,4 kilometer tersebut saat ini masih berada pada tahap kajian. Hasil studi kelayakan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan proyek dan tahapan implementasinya. (BEM)




