Tabanan, Balienews.com – Tiga fraksi DPRD Kabupaten Tabanan, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (8/10/2026).
Ketiga fraksi juga memberikan sejumlah catatan dan apresiasi terkait arah pengelolaan anggaran yang dinilai harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Tiga Fraksi Sampaikan Pandangan Umum
Rapat paripurna dihadiri Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, pimpinan dan anggota DPRD Tabanan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta undangan terkait.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menilai APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, anggaran diharapkan berpihak pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi, serta pemerataan pembangunan.
Setiap program juga dinilai perlu memiliki target hasil dan mekanisme pengukuran yang jelas agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
PDI Perjuangan Tekankan Anggaran Tepat Sasaran
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD menjadi hal penting. Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta melanjutkan prioritas pembangunan daerah.
Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Golkar Beri Persetujuan
Persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027 juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja.
Fraksi Golkar menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian pidato pengantar Bupati Tabanan mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas melalui rapat-rapat kerja DPRD sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Pembahasan APBD 2027 Berlanjut
Dengan disampaikannya pandangan umum dari tiga fraksi, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD akan melanjutkan pembahasan untuk memastikan kebijakan anggaran mampu mendukung prioritas pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara terukur serta bertanggung jawab.
Pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan Kabupaten Tabanan pada 2027. (BEM/Pro)
