Jakarta, Balienews.com – Pemerintah menargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja di Indonesia. Setiap penerima yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000 yang dibayarkan sekaligus. Namun, hingga Senin (9/11/2026), pemerintah masih memfinalisasi dan memverifikasi data calon penerima sebelum menetapkan daftar penerima serta jadwal penyaluran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan rendah dengan upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Sementara itu, pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
“BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Target Penerima BSU 2026 Capai 13,3 Juta Pekerja
Airlangga menegaskan, BSU dan insentif PPh Pasal 21 DTP memiliki kelompok sasaran yang berbeda.
BSU diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan pekerja kelas menengah dengan penghasilan lebih tinggi akan mendapatkan dukungan melalui perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima BSU 2026. Adapun perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP ditargetkan menjangkau sekitar 7,54 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan target pemerintah dan belum menjadi jumlah penerima final.
Data Penerima BSU 2026 Masih Diverifikasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data awal calon penerima BSU 2026 mencapai sekitar 13 juta orang.
Namun, data tersebut masih menjalani proses finalisasi sebelum dilakukan validasi dan verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yassierli, pemerintah belum dapat memastikan komposisi akhir penerima BSU, termasuk jumlah pekerja dari kelompok kelas menengah yang tercatat dalam data awal.
Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data atau cleansing terhadap data pekerja yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan subsidi upah benar-benar diterima pekerja yang memenuhi persyaratan.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” katanya.
Terkait jadwal penyaluran, Yassierli belum memberikan kepastian. Pemerintah masih menyiapkan pelaksanaan program dan menunggu penetapan lini masa atau timeline penyaluran BSU 2026.
Besaran BSU 2026 Sebesar Rp 900.000
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Bantuan tersebut disalurkan sekaligus sehingga setiap penerima memperoleh total Rp 900.000.
Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan.
Syarat Penerima BSU 2026
Berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan bantuan subsidi upah.
Berikut persyaratan penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU, sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Khusus mengenai batas penghasilan, Kemnaker menggunakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Kemnaker juga mengimbau perusahaan atau pemberi kerja untuk memastikan data upah dan kepesertaan pekerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal ini penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan calon penerima BSU.
Cara Cek Penerima BSU 2026 Melalui Situs Kemnaker
Pekerja dapat memantau informasi terbaru mengenai BSU 2026 melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Salah satu caranya dengan mengakses situs resmi BSU Kemnaker melalui alamat berikut:
Melalui situs tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai program bantuan subsidi upah, termasuk pembaruan status penerima dan mekanisme pengecekan apabila layanan BSU 2026 sudah tersedia.
Namun, hingga saat ini proses finalisasi dan verifikasi data calon penerima masih berlangsung. Karena itu, pekerja perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai penetapan penerima dan jadwal penyaluran.
Penting diketahui, memenuhi persyaratan BSU 2026 tidak serta-merta membuat seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima. Keputusan akhir tetap bergantung pada hasil validasi dan verifikasi data oleh pemerintah.
Masyarakat diimbau untuk memantau informasi melalui situs resmi Kemnaker dan tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan BSU yang belum terkonfirmasi. (BEM)
