Tabanan, Balienews.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih dan belanja Rp2,119 triliun lebih. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026), sebagai dasar penyusunan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah.
APBD 2027 Catat Surplus Rp18,231 Miliar
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah menyelesaikan tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan tanggung jawab bersama serta kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Tabanan pada 2027 ditargetkan mencapai Rp2,137 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mencatat surplus anggaran sekitar Rp18,231 miliar.
Sanjaya menegaskan, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dengan menetapkan program prioritas yang tepat sasaran.
“Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap APBD 2027 dapat mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Ranperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga Ranperda Baru Disampaikan kepada DPRD
Selain persetujuan bersama APBD 2027, dalam Rapat Paripurna ke-17 Bupati Sanjaya juga menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda, yakni:
- Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Pengajuan ketiga Ranperda tersebut ditujukan untuk memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Kasus Narkotika di Tabanan Jadi Perhatian
Dalam penjelasannya, Sanjaya menyoroti peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020. Jumlah tersebut meningkat menjadi 82 kasus pada 2024 dan masih mencapai 72 kasus pada 2025.
Melalui Ranperda tersebut, pemerintah daerah berharap pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara lebih terpadu. Upaya yang disiapkan mencakup penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.
Penguatan BPBD dan Tata Kelola Perumda Air Minum
Ranperda tentang BPBD diajukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025, Tabanan memiliki skor risiko bencana 116,72 dengan kategori sedang. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
Sementara itu, perubahan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana bertujuan menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian BUMD dengan regulasi terbaru.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
DPRD Tekankan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dalam laporan Badan Anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana turut menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.
Pengelolaan anggaran perlu memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Sanjaya berharap kesepakatan APBD 2027 dan pengajuan ketiga Ranperda dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai prosedur yang berlaku.
Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (BEM/Pro)




