Denpasar, Balienews.com – Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan, naik 42,15 persen atau Rp 1.351.828 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.207.459. Ketetapan tersebut ditandatangani pada Jumat (20/11/2026) melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan.
UMP Bali 2027 Sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan
Penetapan UMP sebesar Rp 4.559.287 tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Keputusan itu juga mempertimbangkan aspirasi organisasi pekerja, termasuk Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali.
Sebelumnya, Koster sempat mempertimbangkan UMP sebesar Rp 4,2 juta dengan pendekatan 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang diperkirakan mencapai Rp 5,6 juta.
Namun, perwakilan buruh meminta pemerintah mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan yang mencapai sekitar Rp 4,56 juta. Bahkan, mereka mengusulkan Rp 4,7 juta sebagai tahapan menuju pemenuhan KHL.
Keputusan Setelah Dialog dengan Perwakilan Buruh
Aspirasi tersebut disampaikan sekitar 300 buruh yang menggelar aksi di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Jumat pagi. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Bali untuk menyampaikan tuntutan.
Sebanyak 10 perwakilan buruh diterima Koster untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, pekerja meminta agar hasil pembahasan Dewan Pengupahan menjadi dasar penetapan upah minimum.
Setelah melalui pembahasan, Koster akhirnya menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287, sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.
Dengan keputusan tersebut, UMP Bali 2027 naik lebih dari Rp 1,35 juta dibandingkan tahun sebelumnya dan akan berlaku mulai 1 Januari 2027. (BEM)




