TABANAN, balienews.com –
Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencatat sebanyak 139,3 hektar lahan sawah mengalami gagal panen akibat dampak cuaca. Perubahan signifikan dalam pola musim, khususnya pemunduran waktu tanam dari bulan Oktober-November menjadi Desember 2023-Januari 2024, juga turut mempengaruhi hasil panen secara negatif.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Ni Nyoman Ria Wati memaparkan, untuk lahan pertanian yang mengalami gagal panen tersebar di enam kecamatan yakni Baturiti, Marga, Penebel, Kerambitan, Selemadeg Barat, dan Selemadeg.
“Kekeringan menjadi penyebab utama kegagalan panen, dengan luas lahan yang terdampak mencapai 132,95 hektar,”jelasnya, Jumat (02/02/2024)
Lanjut kata Ria Wati, meskipun petani mengalami kerugian akibat gagal panen, namun mereka mendapatkan perlindungan dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). “Seluruh lahan yang terkena dampak mendapatkan ganti rugi dari AUTP, dengan total klaim yang disetujui mencapai Rp799.260.000 untuk 23 subak yang mengajukan. Beberapa klaim sudah cair, sementara beberapa masih dalam proses,”terangnya.
Ria Wati juga menambahkan di Tahun 2023 ada upaya tambahan bagi petani Tabanan, dengan subsidi ganda dari AUTP. Sebanyak 80% dari premi ditanggung oleh APBN, sementara 20% sisanya ditanggung oleh APBD. Namun, untuk alokasi AUTP untuk tahun 2024 masih belum pasti, dengan perkiraan luas lahan sekitar 3000 hektar berdasarkan informasi sementara dari penyelenggara AUTP, Jasindo.
Selain cuaca buruk, serangan hama dan kekeringan juga berkontribusi pada gagal panen dan penurunan produksi padi di Tabanan. Seperti disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan, Nyoman Suadiaya. Pihaknya mengungkapkan bahwa produksi gabah kering panen tahun 2023 mencapai 184.883 ton, mengalami penurunan dari 206.221 ton pada tahun 2022.
Pemerintah berharap dengan target luas tanam 38 ribu hektare dan produksi gabah kering panen 208 ribu ton pada tahun 2024, Tabanan dapat pulih dan meningkatkan kesejahteraan petani serta stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut. (BEM1)
