Denpasar, Balienews.com – Kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah Denpasar, Badung, dan sekitarnya akan segera diatasi melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa solusi jangka panjang tengah dirancang dengan melibatkan seluruh bupati se-Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan empat underpass baru dan sejumlah jalan penghubung antarwilayah dimulai pada 2026.
Skema kolaboratif lintas daerah, termasuk pembagian anggaran 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), menjadi kunci pendanaan proyek ini.
Empat Underpass Akan Dibangun, Satu Dibiayai Pemprov
Dalam rencana tersebut, satu underpass akan dibangun oleh Pemprov Bali, satu oleh Kabupaten Badung, dan dua lainnya oleh Pemerintah Kota Denpasar.
Proyek ini akan memasuki tahap perencanaan dan desain pada perubahan anggaran 2025, dan ditargetkan rampung pada 2028.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, maka pada 2028, proyek underpass Denpasar akan selesai dan titik-titik macet itu hilang,” tegas Koster.
Jalan Penghubung Baru untuk Atasi Kemacetan Antarkabupaten
Selain underpass, juga direncanakan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Denpasar dengan Badung, Tabanan, hingga Karangasem.
Proyek ini akan memperkuat konektivitas lintas wilayah serta mengurangi beban lalu lintas yang selama ini terpusat di kawasan Denpasar-Badung.
Skema PHR 10 Persen Jadi Tulang Punggung Anggaran
Untuk membiayai proyek ini, Pemprov Bali akan menggunakan skema sharing 10 persen dari pendapatan PHR di daerah Badung, Denpasar, dan Gianyar. Koster menargetkan dana terkumpul hingga Rp 780 miliar.
-
Badung: Target PHR 2026 sebesar Rp 6,1 triliun → kontribusi Rp 600 miliar
-
Gianyar: Target Rp 900 miliar → kontribusi Rp 90 miliar
-
Denpasar: Target Rp 900 miliar → kontribusi Rp 90 miliar
“50 persen dana ini akan kita salurkan untuk BKK ke 6 kabupaten/kota yang tertinggal secara infrastruktur, sisanya untuk membangun jalan lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi,” jelas Koster.
Fokus Awal di Badung, Karena Kapasitas Fiskal Besar
Koster menekankan bahwa wilayah Badung akan menjadi fokus awal karena kapasitas fiskalnya lebih besar dibandingkan kabupaten lain.
“Karena uang Badung banyak, harus selesai duluan,” ujarnya.
Peta titik kemacetan di Badung telah disusun, dan pembangunan di wilayah ini diharapkan menjadi model awal untuk wilayah lainnya di Bali.
Target 2029: Bali Lebih Lancar dan Merata
Pembangunan infrastruktur lintas wilayah ini ditargetkan tuntas antara 2026 hingga 2029. Proyek ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas dan pemerataan pembangunan di seluruh Bali.
“Sing dadi cara makan cabe rawit jani gigit jani pedes, sabar bedik,” ujar Koster menggunakan peribahasa Bali yang bermakna ‘perlu kesabaran dalam menghadapi proses yang berat’. (BEM)
