Tabanan, Balienews.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, mengikuti Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum kader serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
Kader PKK dan Posyandu Dibekali Pemahaman Hukum
Sosialisasi yang berlangsung secara luring dan daring tersebut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, serta jajaran pengurus Posyandu kabupaten/kota se-Bali dan kepala perangkat daerah terkait.
Materi disampaikan oleh narasumber dari Perhimpunan Advokat Indonesia–Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI).
Ny. Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya membekali kader PKK dan Posyandu dengan pengetahuan hukum, terutama untuk mengenali dan menangani persoalan kekerasan psikis maupun verbal terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, kader yang dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi persoalan, membantu korban, serta mendorong pencegahan kekerasan di lingkungan sekitar.
Registrasi Posyandu Dukung Peningkatan Pelayanan
Selain edukasi hukum, kegiatan ini membahas pentingnya registrasi Posyandu melalui sistem informasi yang tersedia. Pendataan tersebut diperlukan untuk mendukung transformasi Posyandu dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ny. Tri Tito Karnavian mengapresiasi kemajuan registrasi Posyandu di Bali dan berharap sinergi pemerintah daerah, PKK, serta Tim Pembina Posyandu semakin kuat agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, juga mengajak seluruh pengurus PKK dan Posyandu mengikuti kegiatan hingga selesai agar dapat memahami materi dan menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bunda Rai Dorong Kader Lebih Tanggap
Bunda Rai mengapresiasi sosialisasi tersebut karena dinilai memberikan bekal penting bagi kader Posyandu dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Ia berharap, peningkatan pemahaman hukum membuat kader PKK dan Posyandu di Kabupaten Tabanan semakin peka terhadap persoalan keluarga, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kader juga diharapkan memahami langkah pendampingan yang tepat untuk membantu mendorong perlindungan korban.
Di sisi lain, registrasi Posyandu yang tertib diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pembangunan sanitasi komunal bagi masyarakat. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diharapkan semakin memperkuat pelayanan dasar, perlindungan perempuan dan anak, serta kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat. (BEM/Pro)
