BerandaBeritaNasionalUMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen, Tertinggi di Indonesia

UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen, Tertinggi di Indonesia

Denpasar, Balienews.com – Sejumlah provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Dari 27 provinsi yang telah mengumumkan besaran upah minimumnya, Bali mencatat kenaikan tertinggi sebesar 42,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, UMP Bali 2027 mencapai Rp4.559.287.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan kenaikan 29,44 persen menjadi Rp3 juta. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan kenaikan 14,10 persen menjadi Rp2.655.454.

Besaran kenaikan UMP 2027 berbeda di setiap daerah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing provinsi.

Bali Pimpin Kenaikan UMP 2027

Berdasarkan daftar 27 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027, Bali berada di posisi teratas dengan kenaikan 42,15 persen.

Berikutnya, Jawa Barat mencatat kenaikan 29,44 persen, disusul Jawa Tengah sebesar 14,10 persen. DI Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing mengalami kenaikan 12,72 persen dan 11,57 persen.

Baca Juga :  Resmi! UMP Bali 2027 Berlaku 1 Januari, Ini Besarannya

Sementara itu, Gorontalo mencatat kenaikan 10,07 persen dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 9,25 persen.

Daftar 27 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2027

Berikut daftar UMP 2027 berdasarkan persentase kenaikan tertinggi hingga terendah:

  1. Bali: Rp4.559.287 (naik 42,15 persen).
  2. Jawa Barat: Rp3.000.000 (naik 29,44 persen).
  3. Jawa Tengah: Rp2.655.454 (naik 14,10 persen).
  4. DI Yogyakarta: Rp2.725.000 (naik 12,72 persen).
  5. Jawa Timur: Rp2.730.000 (naik 11,57 persen).
  6. Gorontalo: Rp3.748.000 (naik 10,07 persen).
  7. Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059 (naik 9,25 persen).
  8. Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02 persen).
  9. Banten: Rp3.372.828,70 (naik 8,77 persen).
  10. Sulawesi Tengah: Rp3.453.000 (naik 8,58 persen).
  11. Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (naik 8,02 persen).
  12. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (naik 7,98 persen).
  13. Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79 persen).
  14. Kalimantan Timur: Rp4.046.360 (naik 7,55 persen).
  15. Papua Barat Daya: Rp4.042.500 (naik 7,34 persen).
  16. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (naik 7,15 persen).
  17. DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,10 persen).
  18. Jambi: Rp3.711.516 (naik 6,91 persen).
  19. Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (naik 6,77 persen).
  20. Aceh: Rp4.197.000 (naik 6,72 persen).
  21. Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (naik 6,69 persen).
  22. Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63 persen).
  23. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000 (naik 6,53 persen).
  24. Sumatera Barat: Rp3.383.258 (naik 6,29 persen).
  25. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 (naik 5,97 persen).
  26. Sulawesi Barat: Rp3.502.290,36 (naik 5,62 persen).
  27. Sumatera Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61 persen).
Baca Juga :  Resmi! UMP Bali 2027 Berlaku 1 Januari, Ini Besarannya

Pemerintah Gunakan Sejumlah Indikator Pengupahan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 memperhatikan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.

Menurut laman resmi Kemnaker, formula penghitungan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyusun estimasi KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu makanan, kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Penghitungan KHL kabupaten/kota juga dilakukan melalui pengelompokan berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum.

Baca Juga :  Resmi! UMP Bali 2027 Berlaku 1 Januari, Ini Besarannya

Jadwal Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral

Pemerintah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum 2027 secara bertahap. Batas waktu pengumuman UMP ditetapkan pada 21 November 2026.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibatasi hingga 25 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026. (BEM)

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

PILIHAN EDITOR

KOMENTAR TERKINI